Kandisi kantor DPRD Sulawesi Selatan pasca aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh (dok. Kabar Makassar)KabarMakassar.com — Aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di Kota Makassar, Sulawesi Selatan disebut berdampak pada distribusi kebutuhan pokok dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kondisi ini mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah stabilisasi agar situasi kembali normal.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyebut kericuhan yang terjadi tidak bisa dianggap sepele.
Menurutnya, efek yang ditimbulkan dapat menyentuh banyak aspek penting dalam kehidupan masyarakat.
“Mengenai stabilitas pasca demo ricuh, memang benar, aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh dapat berdampak pada berbagai sektor, baik ekonomi maupun distribusi barang dan jasa,” jelas Jufri Rahman.
Upaya pemulihan pun dilakukan dengan menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Fokus utamanya adalah memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar sekaligus menjaga aktivitas ekonomi agar tidak terhambat lebih lama.
“Pemprov Sulsel bersama Forkopimda telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan stabilitas keamanan, memperlancar arus distribusi kebutuhan pokok, serta mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat,” lanjutnya.
Menurut Jufri, koordinasi menjadi kunci untuk menjaga situasi tetap terkendali. Karena itu, kolaborasi dengan aparat keamanan dan pemangku kepentingan terus ditingkatkan untuk meminimalkan risiko gejolak susulan.
“Koordinasi dengan aparat keamanan dan stakeholder terkait terus diperkuat agar situasi tetap kondusif,” tegasnya.
Di tingkat kota, stabilisasi juga menjadi fokus utama. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan langkah Pemkot dalam mempercepat pemulihan pasca kerusuhan.
Munafri menyampaikan bahwa strategi pemulihan tidak hanya bertumpu pada aparat keamanan. Keterlibatan masyarakat disebut menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban.
Dia menginstruksikan pembentukan posko siaga di tingkat RT dan RW sebagai bentuk pengamanan berbasis warga.
“Pemulihan ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal kepercayaan publik. Karena itu kami menghadirkan langkah yang melibatkan semua pihak,” ucapnya.
Sejak hari pertama kerusuhan, Pemkot Makassar langsung berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Satpol PP juga digerakkan untuk memperkuat pengawasan di berbagai titik rawan.
Selain itu, tokoh masyarakat dan tokoh agama turut dilibatkan sebagai penengah di lapangan. Pendekatan ini diharapkan dapat menenangkan warga dan mencegah ketegangan di akar rumput.
Munafri menekankan bahwa sinergi berbagai pihak bukan hanya langkah darurat. Lebih dari itu, strategi ini dirancang sebagai upaya jangka menengah agar pelayanan publik dan roda pemerintahan tetap berjalan lancar.
“Makassar adalah rumah besar kita semua. Dengan kebersamaan, ketertiban, dan saling menjaga, kita bisa memastikan pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat terwujud,” pungkasnya.
