Sekolah Taruna Nusantara di Magelang (dok. Ist)KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) memastikan bahwa rencana pembangunan sekolah unggulan berbasis kedisiplinan militer di Kabupaten Bone tengah dalam tahap penyiapan lahan.
Langkah ini menjadi tindak lanjut dari rencana awal pembangunan SMA di Desa Turuadae, Kecamatan Ponre, yang sebelumnya telah diumumkan oleh Pemprov Sulsel.
Fokus pengembangan kini diarahkan menjadi sekolah Taruna Nusantara sebagai bagian dari proyek pendidikan nasional.
Kepala Bappelitbangda Sulsel, Muh Saleh, menegaskan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) yang akan bertanggung jawab dalam menyiapkan lokasi pembangunan.
Saleh menyebut, sekolah Taruna Nusantara di Bone akan memiliki konsep yang sama dengan sekolah yang telah ada di Magelang dan Malang.
“SMA Taruna Nusantara rencananya, di Bone. Dinas Perkimtan yang urus lokasinya,” ucap Saleh.
Saleh menjelaskan, sekolah Taruna Nusantara dikenal sebagai lembaga pendidikan yang mencetak generasi muda potensial untuk melanjutkan karier di akademi militer.
Karena itu, kehadirannya di Sulawesi Selatan dinilai strategis dalam memperluas akses pendidikan berbasis ketarunaan di kawasan timur Indonesia.
“Sekolah Taruna Nusantara itu sama dengan yang di Magelang, di Malang. Alumni Taruna Nusantara itu kan terkenal sebagai sekolah pencetak kader potensi untuk lanjut ke akademi militer,” tuturnya.
Dia menambahkan bahwa program ini merupakan proyek nasional yang dipimpin langsung oleh Kementerian Pertahanan. Pemprov Sulsel hanya bertanggung jawab pada penyediaan lahan.
Seluruh pembiayaan pembangunan fisik akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema multiyears.
“Itu proyek nasional, Pemerintah Provinsi yang mengusulkan, kita siapkan lahan, pusat yang membangun, (anggaran) dari APBN. itu masuk skema multiyears,” jelasnya.
Meski demikian, Saleh mengaku belum mendapatkan informasi detail terkait alokasi anggaran pembangunan sekolah tersebut dari pemerintah pusat. Da menegaskan bahwa hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan.
“Anggarannya saya kurang tahu persis kalau Taruna Nusantara, karena ini kan bagiannya Kementerian Pertahanan,” sebutnya.
Selain rencana di Bone, Pemprov Sulsel juga mengusulkan pembangunan sekolah unggulan lainnya, yaitu SMA Garuda. Lokasi yang ditawarkan berada di kawasan Pucak, Kabupaten Maros.
“Kita minta juga SMA Garuda, rencana kita tawarkan di Maros, Pucak. SMA Garuda itu kemenristek dikti. Usulannya sudah masuk,” ungkapnya.
Saleh menyebut bahwa usulan SMA Garuda telah diterima dan masuk dalam daftar prioritas pembangunan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Namun, sama halnya dengan proyek Taruna Nusantara, anggaran untuk SMA Garuda juga belum tersedia.
“Kita kemarin sudah ke Kemenristek Dikti, sudah di masukkan dalam list prioritas untuk Sulawesi Selatan, tapi anggarannya belum ada,” katanya.
Dengan hadirnya dua sekolah unggulan tersebut, Pemprov Sulsel berharap pemerataan akses pendidikan berkualitas semakin tercapai, khususnya dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah Bone dan Maros.
Sebelumnya, rencana pembangunan sekolah Taruna Nusantara di Bone telah tertuang dalam pemberitahuan resmi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor 400.3.8/15764/BIRO Pemotda tertanggal 18 Oktober 2025, yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulsel, Andi Bakti Haruni, selaku Ketua Tim Persiapan.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pembangunan SMA ini bertujuan mendukung kelancaran dan pemerataan pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Bone.
“Mendukung kelancaran pembangunan sekolah menengah atas di Kabupaten Bone dengan tujuan akhir untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang akan mendorong kemajuan sektor Pendidikan di daerah,” bunyi petikan surat tersebut.
Tahapan pengadaan tanah akan dilakukan oleh Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bone.
Proses pengadaan lahan ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu tahun, dimulai pada 2025. Sementara itu, pembangunan fisik sekolah diperkirakan berlangsung selama dua tahun, yakni mulai 2026 hingga 2027.
