Ilustrasi KabarMakassarKabarMakassar.com – Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar kembali menuai perhatian.
Diketahui, beberapa yang lulus pada pengumuman direksi BUMD Makassar dikenal dekat dengan partai Golkar.
Pengamat Politik Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto, mengingatkan bahwa hasil seleksi BUMN yang di umumkan Pemkot Makassar agar tidak sarat dengan kepentingan politik.
Menurut Ali, penempatan figur dekat dengan lingkaran kekuasaan dalam jabatan strategis bukan hal baru. Pola itu, katanya, berulang dari satu rezim ke rezim lain.
“Dalam pandangan saya, hal seperti ini membentuk pola berulang pada setiap pergantian pemerintahan, di mana kekuasaan dan sumber daya yang ada dibagi-bagi untuk kepentingan kelompok atau jaringan yang berkuasa,” ujarnya, Senin (15/09).
Ali menilai praktik tersebut berisiko menggerus profesionalisme BUMD. Padahal, perseroda didesain bukan sekadar menjadi tempat penempatan orang dekat, melainkan instrumen yang menopang layanan publik sekaligus menambah pendapatan asli daerah (PAD).
“Karena hanya diisi oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan tanpa kompetensi yang jelas terkait bidang kerjanya. Pada akhirnya, perusahaan atau perseroda hanya menjadi objek bancakan politik, bukan institusi yang mendorong peningkatan layanan publik atau pendapatan daerah,” tegasnya.
Ia pun menyarankan agar Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin lebih selektif dalam menentukan jajaran direksi maupun dewas. Menurutnya, kunci keberhasilan BUMD terletak pada pemimpin yang profesional, bebas dari konflik kepentingan, dan memiliki rekam jejak sesuai bidangnya.
“Seharusnya dipilih orang yang bebas dari konflik kepentingan, profesional di bidangnya, dan pengelolaan dilakukan secara akuntabel serta transparan,” tambah Ali.
Diketahui, dari hasil uji kompetensi dan kepatutan (UKK), Pemkot Makassar telah mengumumkan 33 nama yang lolos untuk mengisi kursi direksi maupun dewas pada lima BUMD.
Namun, daftar nama tersebut menimbulkan perbincangan publik karena sejumlah figur yang muncul merupakan politisi atau tokoh yang dikenal dekat dengan partai politik.
Di antaranya, Januar Jaury, mantan anggota DPRD Sulsel dari Partai Demokrat yang diproyeksikan sebagai Direksi PDAM. Ada pula Adi Rasyid Ali (ARA), eks legislator Demokrat, yang kembali masuk dalam jajaran Direksi PD Parkir bersama ponakannya, Christopher Aviary.
Nama terakhir ini bukan sosok baru, karena sebelumnya juga menduduki posisi yang sama di era Wali Kota Danny Pomanto.
Selain itu, Bendahara Wali Kota di Partai Golkar, Andi Ryan Andrianto, ikut masuk sebagai Direksi PD Parkir. Sementara Politisi Golkar, Ali Gauli Arief, mendapat kursi di jajaran Direksi PD Pasar Makassar Raya.
