KabarMakassar.com — Pengamat Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Sutardjo Tui menyambut positif atas peluncuran 17 program paket stimulus ekonomi yang dikenal dengan Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 oleh Pemerintah Indonesia. Ia menilai hal tersebut menjadi angin segar untuk memacu pertumbuhan Indonesia.
Diketahui, total stimulus yang diluncurkan tembus hingga Rp16,23 triliun, pemerintah sendiri telah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen pada bulan Desember 2025 mendatang. Program paket stimulus ini terdiri dari delapan inisiatif utama, empat program yang diperpanjang pada 2026, juga lima program penyerapan tenaga kerja.
Sutardjo Tui mengungkapkan optimisme terhadap target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, walau banyak pendapat yang mengatakan target tersebut tidak tercapai, ia menyatakan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan mampu melampaui target tersebut.
“Pertumbuhan ekonomi itu dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB ini menghitung sentral ekonomi seperti pertanian, perikanan dan lainnya. Artinya, jika sektor itu tumbuh maka itulah yang disebut pertumbuhan ekonomi. Dia bisa tumbuh karena didorong oleh permintaan, oleh konsumsi,” terang Sutardjo pada Rabu (17/09).
Ia menuturkan dengan stimulus yang diluncurkan sampai dengan Rp16,23 triliun maka mendorong produk domestik yang artinya mendorong konsumsi. Sutardjo mengatakan jika target pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,5 persen hingga 6 persen.
“Itu diambil dari 9 sektor ekonomi, apabila bertumbuh, maka permintaan bertambah, kemudian terjadi pertumbuhan. Terlebih dengan suntikan uang Rp200 triliun ke perbankan yang akan dipinjamkan oleh perbankan ke sektor riil serta stimulus tadi maka banyak sekali uang beredar, amat banyak pendapatan tumbuh,” paparnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan salah satu stimulus dalam delapan inisiatif utama yaitu diskon 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, kurir dan logistik turut menjadi pemicu konsumsi naik.
Dengan potongan harga tersebut, dana yang mereka miliki dapat dipakai untuk konsumsi lain.
“Jadi pembelian bahan makanan atau sebagainya dapat bertambah. Tentunya ini juga akan mempengaruhi produksi, dimana jika produksi bertambah maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Hasil diskon tadi bisa dipakai oleh para penerima manfaatnya, sehingga terjadi perputaran ekonomi,” bebernya.
Tak hanya itu, Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar ini juga menyampaikan bahwa anggaran bantuan pangan yang dikeluarkan pemerintah, terutamanya untuk 10 kilogram beras selama dua bulan kepada 18,3 juta keluarga tidak akan menyebabkan defisit.
Ia menekankan jika program tersebut tidak boleh menambah biaya. Sehingga, di era Prabowo yang terdapat efisiensi ini, beberapa kegiatan seperti kunjungan luar negeri, rapat dan lainnya dikurangi sehingga uang tersebut kemudian dialihkan untuk digunakan sebagai stimulus.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi yang telah dibentuk untuk mengakselerasi program-program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
“Untuk Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi tadi, itu pada dasarnya kita akan monitor seluruh program-program utama pemerintah atau Pak Prabowo,” jelasnya.
Purbaya juga menyampaikan akan terbuka dalam menerima pengaduan dari dunia usaha sehingga hambatan-hambatan yang dialami oleh sektor swasta dapat dihilangkan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik.
“Jadi saya harapkan dengan adanya tim ini, seluruh hambatan di sektor swasta bisa kita hilangkan dengan signifikan sehingga mesin pertumbuhan swasta juga bisa tumbuh dengan baik seiring dengan mesin pertumbuhan punya pemerintah,” pungkasnya.
Untuk informasi, berikut rincian delapan program akselerasi 2025:
1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate satu tahun).
2. Perluasan PPh 21 DTP bagi pekerja di sektor terkait pariwisata.
3. Bantuan pangan untuk periode Oktober hingga November 2025.
4. Bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Bukan Penerima Upah transportasi online atau ojek online termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir dan logistik selama 6 bulan.
5. Program Manfaat Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Program Padat Karya Tunai Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.
7. Percepatan Deregulasi PP28 (Integrasi Sistem K/L dan RD TR Digital ke 0SS).
8. Program Perkotaan, dimana DKI Jakarta menjadi pilot project, untuk peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy.
Sementara itu, empat program yang akan dilanjutkan pada tahun 2026 mendatang adalah:
1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2029 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM.
2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata (APBN 2026).
3. PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor industri padat karya (APBN 2026).
4. Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk semua penerima Bukan Penerima Upah.
Kemudian lima paket penyerapan tenaga kerja diantaranya adalah:
1. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menyerap tenaga kerja di atas satu juta tenaga kerja pada bulan Desember 2025.
2. Kampung Nelayan Merah Putih ditargetkan jangka panjang menciptakan 200.000 lapangan kerja.
3. Revitalisasi tambak Pantura seluas 20.000 hektar diharapkan menyerap 168.000 tenaga kerja.
4. Modernisasi 1.000 Kapal Nelayan diharapkan menciptakan 200.000 lapangan kerja.
5. Perkebunan Rakyat dengan penanaman kembali 870.000 hektar oleh Kementerian Pertanian yang diharapkan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun.
