Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman (dok. Syamsi/Kabar Makassar)KabarMakassar.com — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mendorong pelaku usaha di daerah untuk membangun kemitraan ekspor langsung dengan pembeli di luar negeri melalui skema business to business (B2B).
Hal ini disampaikan menyusul terbukanya peluang pasar ekspor ke Eropa pasca perjanjian dagang antara Indonesia dan Uni Eropa.
Menurut Jufri, pendekatan bisnis langsung antara eksportir dan pembeli dinilai lebih efektif ketimbang bergantung pada jalur antar pemerintah (government to government/G2G) yang kerap terhambat oleh prosedur birokrasi.
“Sebaik-baiknya bisnis itu dilakukan B2B. Business to business. Karena mereka tahu apa prasyaratnya, kalau G2G, government to government, panjang. Persoalannya itu persoalan formalitas administratif yang difokuskan. Kalau B2B, straight to department. Langsung ke pasar apa yang dibutuhkan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemetaan komoditas ekspor yang dibutuhkan oleh pasar Uni Eropa agar Sulawesi Selatan bisa fokus pada produksi yang memiliki jaminan pasar.
“Lihat dulu komoditas apa yang dibutuhkan sana. Komoditas apa yang dibutuhkan oleh Eropa. Lalu kita lihat potensi pasar, bisakah itu dihasilkan di Sulawesi Selatan. Kalau bisa, kita fokus ke situ. Biar mereka yang jadi pasarnya. Jadi ada off taker,” lanjutnya.
Jufri menambahkan, kegagalan menjaga stabilitas harga pascapanen selama ini kerap terjadi karena produksi tidak berbasis permintaan pasar.
Ia menilai perjanjian dagang dengan Uni Eropa bisa menjadi solusi atas persoalan klasik tersebut jika dimanfaatkan dengan strategi yang tepat.
“Kan selama ini persoalannya adalah setelah kita merilis suatu komoditas, begitu panen, harganya jatuh. Kita dimaki-maki petani kan. Kita suruh tanam, ternyata tidak ada pembelinya. Sekarang, kalau di Eropa ada pasarnya, mereka jadi off taker, kita bikin lah,” tegasnya.
Skema B2B dinilai memungkinkan pelaku usaha lokal lebih cepat menyesuaikan diri dengan standar pasar internasional dan membuka peluang perdagangan yang lebih fleksibel, langsung, dan sesuai kebutuhan mitra dagang.
Diketahui, kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa telah memasuki babak sejarah baru dengan disepakatinya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) usai menempuh perjalanan panjang hampir satu dekade perundingan.
Sejak diawali pada Juli tahun 2016 silam, telah diselenggarakan paling tidak 19 putaran pertemuan resmi dan sejumlah pertemuan antar sesi untuk dapat menghasilkan kemajuan penting kesepakatan saat ini.
“Setelah menginjak 9 tahun masa perundingan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Perjanjian IEU-CEPA akhirnya berhasil mencapai kesepakatan. Pencapaian bersejarah ini bukan hanya menjadi tonggak penting dalam hubungan ekonomi kedua pihak, tetapi juga menegaskan keberhasilan upaya dalam membuka peluang besar bagi kerja sama yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan,” ungkap Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dalam keterangan resminya, beberapa Waktu lalu.
Lebih lanjut, Uni Eropa sendiri merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia dengan total nilai perdagangan yang terus menunjukkan tren positif yang mencapai USD30,1 miliar pada tahun 2024.
Neraca perdagangan antara kedua pihak juga mencatatkan surplus bagi Indonesia dengan peningkatan signifikan dari USD 2,5 miliar pada tahun 2023 menjadi USD4,5 miliar pada tahun 2024.
Capaian penyelesaian kesepakatan tersebut mencerminkan konsistensi dan keteguhan diplomasi ekonomi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, peningkatan investasi, serta penguatan daya saing sektor strategis.
Kesepakatan IEU–CEPA juga menjadi tonggak penting dalam membangun fondasi kerja sama ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Kesepakatan IEU-CEPA tersebut sekaligus akan membuka akses ekspor bagi produk Indonesia ke 27 negara anggota Uni Eropa, dan menghapus tarif impor secara signifikan dimana sebanyak 80% ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan menikmati tarif sebesar 0%.
Komoditas unggulan seperti produk padat karya (alas kaki, tekstil, garmen), minyak sawit, perikanan, serta sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik juga akan mendapat perlakuan preferensial yang lebih adil.
Melalui kerja sama tersebut, perdagangan Indonesia dan Uni Eropa diharapkan dapat meningkat hingga dua kali llipat pada lima tahun mendatang.
“Kesepakatan ini memiliki nilai strategis yang tinggi karena tidak hanya menghadirkan keuntungan nyata bagi pelaku usaha di Indonesia maupun Eropa, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap praktik keberlanjutan yang kini menjadi fokus utama kebijakan Uni Eropa. Melalui kerja sama ini, Indonesia diharapkan dapat kian menegaskan peran aktifnya dalam perdagangan global yang berkelanjutan,” jelas Haryo.
