Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Arzeti Bilbina, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Ancaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) kian nyata di tengah perlambatan ekonomi nasional.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Arzeti Bilbina, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna meredam gelombang PHK yang terus membayangi dunia usaha.
“Angka PHK yang terus bertambah adalah kenyataan pahit yang tidak boleh dibiarkan. Fenomena ini bukan hanya soal ekonomi makro, tetapi menyangkut nasib dan kelangsungan hidup jutaan keluarga pekerja di Indonesia. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata dan bergerak cepat sebelum krisis ini makin meluas,” tegas Arzeti dalam keterangannya, Minggu (03/08).
Menurut data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terkena PHK pada periode Januari hingga Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Angka ini melonjak 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan ini memunculkan kekhawatiran akan kerapuhan sektor ketenagakerjaan nasional di tengah kondisi global yang belum sepenuhnya pulih.
“Data ini harus dibaca sebagai sinyal darurat. Pemerintah tidak bisa menunggu sampai keadaan memburuk. Intervensi harus segera dilakukan agar badai PHK ini tidak berubah menjadi krisis sosial,” ujar Arzeti.
Ia menilai pemerintah masih memiliki berbagai opsi strategis untuk menekan angka PHK, salah satunya dengan memberikan insentif kepada sektor industri padat karya.
Bentuknya bisa berupa keringanan pajak, subsidi upah, hingga kemudahan perizinan usaha. Di saat yang sama, sektor-sektor yang berpotensi tumbuh, seperti teknologi, pariwisata, dan ekonomi digital, perlu didorong lebih kuat untuk membuka peluang kerja baru.
“Langkah taktis dan jangka pendek sangat diperlukan, namun pemerintah juga harus punya strategi jangka menengah dan panjang. Salah satunya melalui stimulus ekonomi yang lebih agresif untuk mendorong konsumsi domestik dan menciptakan demand baru,” jelasnya.
Arzeti juga mendorong peningkatan belanja negara di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan pemberdayaan UMKM agar mampu menciptakan efek berganda terhadap penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, tanpa perluasan lapangan kerja, Indonesia akan menghadapi tekanan ganda berupa pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat.
Tak hanya itu, ia meminta agar Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan PHK yang telah dibentuk oleh pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kasus-kasus PHK yang sudah terjadi, tetapi juga berperan aktif dalam upaya pencegahan. Satgas harus mampu memetakan sektor-sektor industri yang rawan PHK dan menyusun kebijakan mitigasi secara tepat sasaran.
“Satgas PHK harus benar-benar hidup, bukan hanya formalitas. Mereka perlu turun langsung ke lapangan, melakukan evaluasi sektor industri, dan menjadi jembatan antara pengusaha dan pemerintah untuk mencari solusi sebelum pemecatan terjadi,” jelasnya.
Arzeti menekankan bahwa upaya menekan laju PHK tidak bisa hanya diserahkan kepada satu pihak. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih tangguh dan berdaya tahan.
“Pemerintah memang harus menjadi motor penggeraknya, tapi dunia usaha dan masyarakat juga perlu diajak aktif. Kalau tidak ada langkah cepat dan koordinasi yang solid, kita bisa masuk ke dalam lingkaran krisis ketenagakerjaan yang sulit diatasi,” pungkas Arzeti.
