Juru bicara Fraksi PKB, Zulhajar (Kiri), dan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Drs. Arifin Majid (Kanan), (Dok: KabarMakassar).KabarMakassar.com – Sidang Paripurna DPRD Kota Makassar yang membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 berlangsung penuh catatan dari fraksi-fraksi.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar, menyatakan menerima rancangan tersebut, namun dengan sejumlah syarat dan kritik yang dianggap penting demi menjamin keberpihakan serta efektivitas kebijakan anggaran.
Juru bicara Fraksi PKB, Zulhajar, menegaskan bahwa penerimaan rancangan APBD-P kali ini bukan berarti tanpa syarat. Fraksinya menilai masih ada ruang kosong dalam substansi dokumen, khususnya terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
“Tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena perbedaan kemampuan fisik,” tegas Zulhajar dalam rapat meeting zoom, Kamis (04/09).
Ia meminta Pemkot Makassar untuk tidak berhenti pada narasi semata, melainkan segera menyusun program yang nyata.
“Kami mendorong agar ada pelatihan keterampilan hidup yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, serta peluang kerja yang dirancang sesuai kapabilitas mereka. Ini bukan sekadar kepedulian administratif, tetapi bagian dari perjuangan kesetaraan,” ujarnya.
Zulhajar juga menekankan bahwa sikap menerima ini adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional, demi menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, ia mengingatkan penerimaan itu tidak boleh berhenti pada persetujuan formal.
“Fraksi PKB akan terus membangun komunikasi politik agar suara kelompok rentan tidak hanya terdengar, tetapi juga ditindaklanjuti. Sebab yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan,” katanya menambahkan.
Lebih jauh, Zulhajar menyampaikan pesan moral yang cukup tajam. Menurutnya, politik anggaran tidak boleh semata soal angka dan neraca.
“APBD yang baik adalah APBD yang memampukan semua warga, bukan hanya mayoritas yang kuat dan vokal,” tutupnya.
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Drs. Arifin Majid, menyampaikan apresiasi atas jawaban Wali Kota Makassar terhadap pemandangan umum yang sebelumnya mereka sampaikan.
Namun, Golkar tetap memberikan catatan penting yang dianggap sebagai pijakan perbaikan ke depan.
“Prinsip efisiensi dan akuntabilitas harus benar-benar dipegang teguh. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Arifin.
Golkar menekankan perlunya penajaman anggaran pada bidang-bidang mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Peningkatan kesejahteraan guru serta tenaga kesehatan, terutama di wilayah kepulauan, disebut sebagai hal yang tidak bisa ditunda.
“Program Universal Health Coverage (UHC) harus tetap menjadi prioritas utama agar akses kesehatan merata,” jelasnya.
Arifin juga menyoroti pentingnya kelanjutan infrastruktur vital seperti sekolah dan puskesmas. Ia mengingatkan agar proyek-proyek pembangunan yang ditunda, termasuk yang berskala besar, dievaluasi kembali agar tidak menimbulkan kerugian lebih jauh.
Selain itu, ia menekankan perlunya alokasi efektif untuk pengentasan kemiskinan, melalui dukungan bagi UMKM dan program pemberdayaan masyarakat.
Tak kalah penting, Fraksi Golkar mengingatkan soal kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Restrukturisasi dan penambahan modal untuk BUMD harus dibarengi peningkatan kinerja yang terukur. BUMD tidak boleh hanya jadi beban, tapi harus mampu berkontribusi nyata pada pendapatan daerah,” tegas Arifin.
Golkar juga memberi perhatian pada tragedi kebakaran di Gedung DPRD beberapa waktu lalu.
“Kami mengapresiasi langkah cepat pemerintah kota dalam melakukan pemulihan. Gerakan #JagaMakassarta harus terus diperkuat, dan persiapan kantor sementara DPRD menjadi penting agar fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran tetap berjalan,” pungkasnya.
