Juru Bicara Fraksi PKB, dr. Fahrizal Arrahman Husain (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar menyoroti risiko besar yang dapat muncul akibat penurunan belanja modal dalam Rancangan APBD 2026.
PKB menegaskan bahwa anjloknya belanja modal hingga 34,18% dapat berdampak langsung pada penanganan infrastruktur dasar, terutama drainase dan sanitasi lingkungan yang selama ini menjadi keluhan utama warga.
Juru Bicara Fraksi PKB, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menegaskan bahwa pihaknya tetap menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan APBD 2026, namun memberikan sejumlah catatan kritis demi menjawab kebutuhan publik.
“Kami mendukung pembahasan APBD 2026 karena ini untuk kemaslahatan warga Makassar. Namun, ada aspirasi masyarakat yang wajib kami titipkan agar APBD tidak keluar dari orientasi pelayanan dasar,” ujarnya, Rabu (26/11).
PKB menekankan tiga sektor utama yang harus menjadi prioritas, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. dr Fahrizal menegaskan perlunya peningkatan fasilitas pendidikan dan pemenuhan sarana pembelajaran agar kualitas pendidikan di Makassar tidak terhambat. Di sektor kesehatan, Fraksi PKB mendorong penguatan layanan kesehatan primer dan perlindungan bagi pekerja rentan agar masyarakat tidak semakin terbebani biaya kesehatan.
Namun fokus terbesar PKB terletak pada penataan drainase dan sanitasi, yang digambarkan sebagai kebutuhan paling mendesak saat ini.
“Genangan dan banjir lokal masih terjadi setiap tahun, terutama di wilayah padat penduduk. Sanitasi buruk juga mengancam kesehatan lingkungan. Ini tidak selaras dengan visi kota unggul dan berkelanjutan,” tegas Fahrizal.
Ia memperingatkan bahwa pemangkasan belanja modal justru berpotensi memperlambat penyelesaian masalah krusial tersebut. Karena itu, PKB meminta pemerintah kota mengambil langkah konkret, antara lain, menempatkan revitalisasi drainase primer, sekunder, dan saluran tersier sebagai prioritas utama APBD 2026.
Kemudian, melakukan pemetaan titik genangan berbasis data untuk diintegrasikan dengan penganggaran berbasis kinerja. Mempercepat pembangunan fasilitas sanitasi layak di kawasan permukiman padat.
Lebih lanjut, menguatkan kolaborasi Pemerintah Komunitas Kelurahan melalui gerakan gotong royong dan edukasi sanitasi.
“Menyelesaikan masalah dasar warga adalah wujud nyata menjalankan amanah publik,” kata dr Fahrizal.
Selain persoalan infrastruktur, PKB juga menyoroti pelaksanaan pemilihan Ketua RT/RW yang kini menjadi perhatian publik. Mereka menerima banyak laporan mengenai proses pencalonan yang berbelit, indikasi keberpihakan penyelenggara, pendataan pemilih yang tidak transparan, hingga dugaan intimidasi kepada warga.
“Pemilihan RT/RW harus demokratis, terbuka, transparan, dan berkeadilan. Ini ikrar bersama untuk mewujudkan Makassar sebagai Kota Mulia,” tegasnya.
PKB juga meminta pemerintah kota lebih proaktif menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Menurut PKB, hal ini selaras dengan visi menjadikan Makassar sebagai kota tujuan wisata dan penyelenggara event nasional internasional, yang membutuhkan stabilitas keamanan sebagai syarat utama.
“Kami berharap seluruh program prioritas dapat berjalan dalam suasana kota yang aman, tertib, dan penuh kepastian bagi warga,” tutup dr Fahrizal.
