Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Diskursus mengenai kemungkinan perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terus menjadi perhatian publik termaksud Partai Politik.
Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut bahwa partainya membuka ruang untuk mempertimbangkan skema Pilkada melalui DPRD, apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan baru terkait sistem pemilihan.
Pernyataan itu disampaikan Cucun saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Sulsel di Hotel Aryaduta Makassar, Senin (8/12).
Ia menegaskan bahwa posisi hukum saat ini masih mengacu pada putusan MK yang menetapkan Pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
“Kalau kita merujuk pada putusan MK, kan sudah ditetapkan Pilkada masih tetap melalui proses pemilihan langsung,” ujar Wakil Ketua DPR RI itu.
Meski demikian, Cucun menegaskan bahwa PKB siap meninjau ulang sikapnya bila muncul judicial review baru yang mengubah ketentuan tersebut.
Menurutnya, semua masukan dari pimpinan partai politik maupun aspirasi daerah tetap menjadi bahan pertimbangan, mengingat pembahasan Undang-Undang Politik juga masih berlangsung.
“Kalau nanti ada keputusan judicial review lain dan itu memungkinkan Pilkada dilakukan melalui DPRD, tentu akan kami pertimbangkan. Masukan dari pimpinan parpol dan daerah tetap kami dengar,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa PKB saat ini terus memantau dinamika hukum di Mahkamah Konstitusi, khususnya apakah ada gugatan yang berpotensi mengubah konstruksi pemilihan kepala daerah.
“Kita lihat perkembangan apakah ada judicial review yang masih berjalan di MK. Semua tergantung putusan nantinya,” Pungkasnya.
Sebelumnya, wacana Kepala daerah dipilih oleh Anggota DPR pertama kali digaungkan oleh Ketua Umum (Ketum) Golkar Bahlil Lahadalia.
Ia menegaskan bahwa pilkada melalui DPRD dapat menjadi solusi untuk menekan biaya politik sekaligus mengurangi praktik transaksional yang kerap muncul dalam pemilu langsung.
“Satu tahun lalu kami menyampaikan, keputusan pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro dan kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR atau DPRD tingkat dua. Biar tidak lagi pusing-pusing,” kata Bahlil.
Ia menilai Indonesia perlu merumuskan model demokrasi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Yang terpenting, menurutnya, adalah menekan pengaruh uang dalam politik agar tidak hanya kelompok berduit yang mendominasi kontestasi.
“Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik. Supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit,” tutupnya.
Dorongan tersebut juga mendapatkan respon positif dari Presiden Prabowo Subianto.
Ia membuka peluang wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Prabowo menilai Indonesia perlu meninjau ulang efisiensi pemilu. Ia menyoroti bahwa sejumlah negara menerapkan demokrasi perwakilan untuk kepala daerah, termasuk Malaysia dan India, yang menurutnya membuktikan bahwa model tersebut bukan hal baru di tataran global.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ujar Prabowo, dikutip dari keterangannya pada Minggu (07/12).
Ia kemudian menegaskan bahwa sistem serupa juga dipakai negara-negara maju. “Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara. Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” katanya.
Selain efisiensi biaya, Prabowo menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia harus tetap mengedepankan nilai gotong royong. Menurutnya, kontestasi seharusnya berhenti ketika pemungutan suara selesai.
“Persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama,” tegasnya.
