Sekretaris Jenderal PKS sekaligus anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Pembicaraan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 terus bergulir. Belum lama ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal bahwa pemotongan besar-besaran terhadap anggaran tersebut akan ditinjau ulang.
Sinyal ini langsung disambut positif oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menilai keputusan itu selaras dengan aspirasi pemerintah daerah serta kebutuhan publik.
Sekretaris Jenderal PKS sekaligus anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, menegaskan bahwa daerah tidak boleh dibiarkan menanggung beban pengurangan fiskal.
“Kami mendukung rencana tersebut. Daerah adalah ujung tombak pelayanan publik. Dengan TKD yang utuh, bahkan meningkat, maka pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar dapat berjalan lebih baik. Itu bukan sekadar belanja, melainkan investasi bagi rakyat dan masa depan bangsa melalui otonomi dan desentralisasi fiskal,” ujarnya di seperti dilansir dari laman PKS, Sabtu (13/09).
Kholid menguraikan, dalam beberapa tahun terakhir angka TKD mengalami fluktuasi signifikan. Pada 2024, pagu TKD tercatat sekitar Rp857,6 triliun. Angka itu meningkat menjadi Rp919,9 triliun pada 2025. Namun, pemerintah kemudian memunculkan rancangan awal RAPBN 2026 hanya sebesar Rp650 triliun, atau turun hampir 30 persen dari tahun sebelumnya.
“Penurunan tajam seperti itu jelas berpotensi menekan kapasitas fiskal daerah. Karena itu, rencana Menkeu Purbaya untuk membatalkan pemangkasan TKD adalah langkah tepat demi menjaga kesinambungan pelayanan publik di daerah,” tegasnya.
Politisi PKS itu mengingatkan bahwa transfer ke daerah tidak boleh semata-mata dipandang sebagai beban APBN. Menurutnya, TKD merupakan instrumen penting dalam pemerataan pembangunan serta penguatan basis ekonomi nasional.
“Bila daerah tumbuh, Indonesia akan tumbuh bersama. TKD adalah kunci agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi benar-benar hadir di seluruh pelosok tanah air,” tambah Kholid.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya desain transfer yang lebih adil dan berbasis kebutuhan nyata. Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, ketimpangan infrastruktur, serta kebutuhan mendesak di sektor pendidikan dan kesehatan, kata dia, harus menjadi prioritas utama dalam alokasi TKD mendatang.
PKS, melalui fraksinya di DPR RI khususnya di Komisi XI, berkomitmen mengawal pembahasan RAPBN 2026 agar janji pemerintah tidak berhenti pada wacana.
“Kami mendorong agar TKD 2026 tidak hanya utuh, tidak dipangkas tetapi juga tepat sasaran dan berkeadilan. Komitmen Menkeu harus diterjemahkan dalam RAPBN 2026 untuk memperkuat daerah sebagai pilar utama pemerataan pembangunan nasional,” tutup Kholid.
