Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS, Muhammad Kholid (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Dinamika pembahasan arah sistem Pemilu 2029 terus mencuat di tingkat nasional. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan belum mengambil keputusan akhir terkait apakah Pemilu mendatang akan menggunakan sistem terbuka, tertutup, atau skema campuran.
Sikap tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS, Muhammad Kholid, yang menegaskan bahwa proses kajian masih berjalan di internal partai maupun di DPR RI.
Kholid menjelaskan bahwa pembahasan perubahan desain Pemilu saat ini tengah berlangsung di DPR RI bersama pemerintah. Selain itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu juga sedang bergulir di Badan Legislasi (Baleg) serta Komisi II DPR RI sebagai bagian dari agenda reformasi sistem pemilihan nasional.
Menurutnya, apapun model yang nantinya diputuskan, poin penting yang wajib dikedepankan adalah penguatan demokrasi substantif, lembaga partai politik, serta upaya serius meminimalisir praktik politik uang yang selama ini menjadi persoalan krusial dalam kontestasi elektoral.
“Kita ingin demokrasi yang lebih sehat, partisipasi publik semakin kuat, dan politik uang semakin berkurang. Harapannya, desain Pemilu ke depan jauh lebih baik,” jelasnya, Rabu (26/11).
Terkait munculnya dorongan dari salah satu partai politik agar Pemilu 2029 menggunakan sistem tertutup, Kholid menegaskan bahwa PKS menghormati pandangan tersebut. Menurutnya, tiap partai memiliki pertimbangan dan argumentasi masing-masing dalam menentukan skema pemilihan yang dianggap ideal.
Namun demikian, Kholid memastikan PKS belum menentukan sikap. Ia menyebut pihaknya masih mengkaji semua opsi, baik terbuka, tertutup, maupun campuran.
“Yang jelas, kami ingin sistem yang memperkuat demokrasi substansial, memperkuat kelembagaan partai politik, dan mengurangi politik uang,” tegasnya.
Ia juga mengakui bahwa wacana mengembalikan sistem tertutup atau kembali ke model lama memang mengemuka di pusat. Namun bagi PKS, fokus utama tetap pada upaya merancang sistem Pemilu yang lebih berkualitas, terukur, dan mampu menjamin keadilan elektoral.
“Kita ingin desain yang lebih bagus. Bisa tertutup, bisa terbuka, bisa campuran. Diskusinya ini menarik dan masih terus berjalan. Jadi, tunggu hasil akhirnya seperti apa nanti,” ucapnya.
Selain Pemilu legislatif, Kholid turut menyinggung kemungkinan pembahasan sistem Pilkada di daerah termasuk apakah skema pemilihan kepala daerah akan dikembalikan ke DPRD atau tetap dipilih langsung oleh masyarakat. Menurutnya, opsi-opsi tersebut juga tengah dikaji oleh DPR RI.
PKS, kata Kholid, akan memastikan seluruh keputusan nantinya mempertimbangkan aspirasi kader dan suara publik.
“Kami akan mendengarkan aspirasi kader, mendengar aspirasi masyarakat luas, dan melakukan kajian mendalam. Tujuannya agar desain Pemilu nanti menjadi desain yang terbaik,” pungkasnya.
