Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (Dok : Int).KabarMakassar.com — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/08). Agenda ini membahas evaluasi program ekonomi 2025 serta menyiapkan arah kebijakan 2026 untuk mendorong pertumbuhan nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan laporan mengenai program elektrifikasi desa. Menurutnya, masih ada ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum terjangkau listrik.
“Dari sisi energi, kami akan membangun 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik. Targetnya tuntas pada 2029–2030. Perhitungan anggaran sedang berjalan, dan mulai 2025 perubahan anggaran serta APBN 2026 sudah akan digabungkan,” jelas Bahlil.
Ia menegaskan, program tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara untuk masyarakat kecil di pelosok. Presiden Prabowo, kata Bahlil, secara langsung memerintahkan agar anggaran segera disiapkan.
“Ini urusan rakyat kecil, tidak bisa dihitung dari sisi ekonomi saja. Bapak Presiden menekankan agar langsung disebutkan,” ujarnya.
Selain elektrifikasi desa, rapat juga membahas pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah menyiapkan mekanisme berbasis komunitas untuk mengendalikan kuota bahan bakar bersubsidi, khususnya tenaga surya.
“setelah kita akan menggunakan data tunggal dari BPS. Kuotanya akan dikontrol dan teknisnya dibahas lebih lanjut pengesahan APBN,” kata Bahlil.
Dari sisi ketahanan pangan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa Presiden memberi arahan khusus terkait program percepatan sampah menjadi energi (waste to energy) Proses administrasi yang semula dijadwalkan enam bulan diselesaikan menjadi tiga bulan agar proyek bisa rampung dalam 18 bulan.
“Target awalnya dua tahun. Tapi Presiden minta supaya bisa dipercepat. Jadi kita upayakan 18 bulan selesai,” ucap Zulhas.
Selain itu, rapat juga menyentuh perkembangan program koperasi desa yang masih menunggu turunnya peraturan dari Kementerian Keuangan. Zulhas berharap regulasi itu rampung dalam satu hingga dua pekan ke depan.
Ia juga melaporkan penyaluran bantuan pangan sebesar 360 ribu ton. Sementara program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan target 1,3 juta ton masih berjalan lambat karena rata-rata distribusi harian baru 6 ribu ton.
“Target kita 30 ribu ton per hari supaya dalam 1–2 bulan selesai. Kalau pasar dibanjiri SPHP, gejolak harga bisa ditekan,” tandas Zulhas.
