Suasana rapat koordinasi dengan pembahasan makan berod gratis (MBG) dan percepatan penuntasan Tuberkulosis (TB/TBC) secara virtual, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Pratikno, menyerukan agar seluruh kepala daerah menjadikan penanggulangan Tuberkulosis (TB) sebagai agenda utama pembangunan di daerah.
Dalam forum resmi bersama jajaran kementerian dan lembaga, Pratikno menegaskan bahwa TB harus dipandang sebagai masalah serius yang membutuhkan energi lebih besar dari seluruh elemen bangsa.
“Kita perlu mengalokasikan energi yang lebih besar untuk mempercepat penanggulangan TB di seluruh daerah di Indonesia,” ujarnya, saat rapat koordinasi dengan pembahasan makan berod gratis (MBG) dan percepatan penuntasan Tuberkulosis (TB/TBC), bersama seluruh kepala daerah secara virtual, Senin (29/09).
Menurutnya, TB bukan hanya persoalan teknis medis, melainkan tantangan sosial yang harus ditangani melalui kelembagaan, organisasi, dan manajemen yang kuat.
“Jangan sampai ini hanya dianggap urusannya Pak Menkes, atau urusan pusat saja. Ini harus menjadi sebuah gerakan sosial yang masif, supaya permasalahan TB ini bisa segera dipecahkan,” tegasnya.
Pratikno mengingatkan bahwa TB, yang secara global dikenal sebagai penyakit negara berkembang dan miskin, berpotensi menular ke semua kalangan tanpa terkecuali.
“TB pada akhirnya juga bisa menular kepada orang-orang yang sebenarnya secara ekosistem kehidupannya tidak berpotensi TB. Melalui pekerja rumah tangga, melalui sopir, melalui interaksi sehari-hari, dan ini bisa tertular kemana-mana,” katanya.
Oleh sebab itu, ia mendorong kepemimpinan aktif dari gubernur, bupati, hingga wali kota untuk memastikan langkah-langkah pencegahan, deteksi dini, serta pengobatan berjalan efektif di semua tingkatan.
“Percepat screening secepat-cepatnya, kawal pengobatan semaksimal mungkin dari provinsi, kabupaten, sampai ke level desa,” imbuhnya.
Pratikno juga menyinggung pengalaman bangsa dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menurutnya, semangat kedaruratan yang kala itu digerakkan harus kembali dihidupkan untuk memerangi TB.
“Kita ingat waktu COVID, setiap orang berbicara mengenai COVID, setiap hari ada partisipasi masyarakat. Itu yang harus kita bangun kembali, suasana bahwa ini sesuatu yang serius,” tuturnya.
Ia meminta agar isu TB diintegrasikan ke dalam semua forum koordinasi daerah, termasuk musyawarah desa, posyandu, hingga program-program sosial seperti PKH. Bahkan, pemimpin agama diminta untuk turut berperan menyampaikan edukasi kepada masyarakat.
“Kepala daerah mohon bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin agama untuk memanfaatkan forum keagamaan, forum masyarakat, agar sosialisasi TB bisa lebih masif,” katanya.
Menko PMK juga menekankan pentingnya pengaktifan kembali kelembagaan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) serta penetapan target yang jelas dan terukur di masing-masing daerah.
“Pengaktifkan TP2TB, regulasi daerah yang dibutuhkan, dan target yang terukur harus segera dirumuskan. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian adalah kunci agar pemerintah dan masyarakat bersatu-padu menanggulangi TB,” tegasnya.
Selain itu, ia berharap Kementerian Dalam Negeri turut memasukkan isu TB ke dalam materi pelatihan aparatur pemerintahan di berbagai jenjang.
“Kami mohon juga ke Pak Mendagri, pelatihan-pelatihan aparatur di diklat, di LAN, harus mengingatkan soal TB ini,” ungkapnya.
Pratikno optimistis, jika semua pihak terlibat secara aktif, maka target penanggulangan TB dapat tercapai lebih cepat.
“Harapannya, ada suasana krisis yang menggerakkan semua pihak, sehingga penanggulangan TB bisa maksimal di tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa,” pungkasnya.
