Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar bersama Kementerian Sosial RI terus memperkuat agenda pemberdayaan masyarakat. Salah satu langkah besar yang mendapat sorotan adalah kehadiran Sekolah Rakyat yang dijadwalkan akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Oktober mendatang.
Rencana peresmian itu menjadi bagian penting dari rangkaian program sosial nasional yang juga melibatkan Kota Makassar, termasuk penyiapan lahan untuk perumahan contoh serta pencanangan Kampung Siaga Bencana (KSB).
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico, menegaskan dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai program yang dijalankan Pemkot Makassar. Menurutnya, Makassar menjadi salah satu kota di luar Jawa dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak yang disetujui pembangunannya tahun ini.
“Insya Allah, awal Oktober nanti Presiden dijadwalkan meresmikan Sekolah Rakyat di Bekasi sekaligus meninjau program perumahan contoh yang lahannya disiapkan oleh Pemkot Makassar,” jelas Robben, Minggu (21/09).
Ia menambahkan, laporan terkait dukungan Pemkot Makassar dalam penyediaan lahan serta keterlibatan masyarakat sudah disampaikan langsung kepada Presiden.
“Bapak Presiden tahu, dan sudah kami laporkan. Beliau menyampaikan terima kasih kepada Pak Wali Kota atas dukungan yang luar biasa,” kata Robben.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), mengumumkan alokasi lahan seluas 7 hektar yang akan dipersiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kota ini.
Langkah tersebut disampaikan langsung Munafri saat menerima kunjungan kerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (17/09).
Kunjungan itu secara khusus membahas tindak lanjut program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat.
“Kami mendukung penuh program Sekolah Rakyat. Untuk memaksimalkan pelaksanaannya, kami menyiapkan lahan sekitar tujuh hektar. Penganggarannya sudah dimasukkan dalam APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026. Targetnya, pembebasan lahan dilakukan tahun 2026,” ungkap Appi.
Appi menjelaskan, konsep Sekolah Rakyat sangat penting untuk memperluas jangkauan pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang selama ini terkendala akses. Pemkot Makassar berencana memprioritaskan pembangunan di wilayah kepulauan dan pulau terluar.
“Kami ingin membangun Sekolah Rakyat yang dipusatkan di pulau-pulau, terutama pulau terdekat dan wilayah selat bebas yang sulit dijangkau. Selama ini, cuaca dan medan sering menjadi penghalang bagi anak-anak untuk bersekolah,” tegasnya.
Selain itu, Pemkot juga menyiapkan opsi pemanfaatan aset yang sudah ada, seperti bekas Badan Diklat milik Pemerintah Provinsi Sulsel dan fasilitas Kementerian Sosial di Salodong, Biringkanaya. Lokasi tersebut dinilai strategis untuk mendukung pengembangan Sekolah Rakyat dengan lebih cepat.
Bagi Pemkot Makassar, pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar memenuhi program pemerintah pusat, tetapi juga menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
