KabarMakassar.com — Rapat Koordinasi Khusus Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar secara virtual, Selasa (2/9/2025), menghasilkan kabar positif terkait kondisi pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa produksi beras tahun 2025 diperkirakan surplus hingga 3 juta ton.
Menurut Zulkifli, hingga September produksi beras telah menembus 28 juta ton, dengan tambahan sekitar 2,6 juta ton pada Oktober. Dengan proyeksi akhir tahun, total produksi akan mencapai 33,5 juta ton, sementara kebutuhan nasional hanya sekitar 30 juta ton.
“Artinya, kita memiliki kelebihan produksi sekitar 3 juta ton. Tahun ini, tidak ada lagi impor beras,” tegas Zulkifli.
Ia mengingatkan, capaian ini berbanding terbalik dengan kondisi tahun lalu ketika pemerintah masih harus mengimpor hingga 3,8 juta ton beras. Kini, stok nasional bahkan mencapai 3,9 juta ton, sebagian besar hasil serapan Bulog dari produksi dalam negeri.
Namun, keberhasilan produksi tersebut dibarengi dengan penyesuaian harga di pasar. Harga eceran beras yang sebelumnya Rp12.500/kg kini naik menjadi Rp13.500/kg, mengikuti kenaikan harga gabah di tingkat petani yang mencapai Rp6.500/kg.
“Kalau harga gabah sudah Rp6.500, tentu tidak mungkin beras dijual Rp12.000. Penyesuaian ini penting agar tidak ada penyimpangan di lapangan,” jelas Zulkifli.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyalurkan bantuan pangan kepada lebih dari 18,3 juta warga miskin dan miskin ekstrem, dengan nilai bantuan Rp10.000 per bulan selama dua bulan.
Selain itu, Bulog melanjutkan program beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dengan harga lebih rendah, yakni Rp12.500/kg, agar tetap terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
“Percepatan penyaluran SPHP harus dilakukan, terutama di pasar tradisional. Pemerintah daerah saya minta aktif berkoordinasi dengan Bulog di kabupaten maupun provinsi,” tegasnya.
Zulkifli juga menyampaikan adanya Instruksi Presiden (Inpres) terbaru yang menekankan percepatan pembangunan kawasan pangan, mencakup pengembangan sawah, infrastruktur irigasi, hingga ketahanan energi.
“Dengan arahan presiden ini, percepatan pembangunan kawasan pangan akan segera direalisasikan demi memperkuat produksi nasional secara berkelanjutan,” tutup Zulkifli.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian mengumumkan laju inflasi nasional pada Agustus 2025 turun menjadi 2,31 persen, lebih rendah dibanding Juli yang tercatat 2,37 persen.
Penurunan sebesar 0,08 persen itu disebut sebagai capaian positif berkat stabilitas sektor pangan dan langkah intervensi pemerintah melalui operasi pasar.
“Angka ini cukup baik. Faktor utamanya adalah terkendalinya harga pangan, minuman, dan makanan berkat ketersediaan yang cukup serta operasi pasar murah yang dilakukan pemerintah,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Khusus Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar secara virtual.
Rakor dipimpin langsung Mendagri bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, dan diikuti para kepala daerah termasuk Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Tito menegaskan, meski inflasi secara nasional terkendali, masih terdapat beberapa daerah yang memerlukan perhatian khusus. Karena itu, forum koordinasi lintas pusat dan daerah ini digelar lebih cepat untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait stabilitas harga dan ketahanan pangan.
“Rapat ini menjadi ruang evaluasi sekaligus menyusun strategi lebih detail bersama TPID daerah agar pengendalian inflasi tetap efektif di seluruh wilayah,” tambah Tito.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Menurutnya, pengendalian inflasi merupakan kerja bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat.
“Kami di Makassar akan memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder, mulai dari distribusi pangan, pengawasan stok, hingga intervensi pasar bila diperlukan, agar masyarakat tetap terlindungi dari gejolak harga,” kata Appi.
Ia menambahkan, TPID Makassar akan memaksimalkan program strategis seperti operasi pasar, dukungan terhadap sektor pertanian, serta digitalisasi distribusi pangan. Fokus utama, kata Munafri, adalah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang wajar.
“Rakor ini diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat kolaborasi pusat dan daerah, sehingga target inflasi 2025 tetap terkendali sesuai sasaran pembangunan nasional,” tutup Appi.
