Plt Direktur Utama PD Parkir Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), (Dok: Sinta KabarMakassar)KabarMakassar.com — Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar mulai menggenjot digitalisasi sistem pembayaran parkir dengan memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Langkah ini disebut sebagai strategi untuk meningkatkan transparansi, memperbaiki pelayanan, sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan.
Plt Direktur Utama PD Parkir Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), menegaskan bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan mendesak. Meski begitu, perubahan dari sistem tunai ke non-tunai membutuhkan waktu karena terkait kebiasaan masyarakat.
“Target saya sampai tahun 2026, insya Allah 50 persen orang parkir sudah menggunakan QRIS. Prosesnya bertahap, tidak bisa langsung karena ini menyangkut perubahan habit,” ujarnya, usai melaunching pembayaran parkir menggunakan Qris, Senin (01/09).
Saat ini, penggunaan QRIS baru diterapkan di sejumlah titik, seperti kawasan Sumba Opu dan beberapa lokasi lainnya. Menurut ARA, sistem ini memungkinkan pembagian hasil pembayaran secara otomatis dan transparan antara juru parkir (jukir) dan PD Parkir.
“Begitu dibayar, uang langsung terpecah. Masuk ke jukir dan ke PD Parkir. Selama ini kan sering ada assessment, kadang jukir mengaku hanya dapat sekian, padahal lebih. Dengan QRIS, semua jelas. Jukir pun tetap bisa belanja kebutuhan harian karena pembayaran langsung masuk ke rekeningnya,” jelasnya.
ARA mengakui, tantangan utama penerapan QRIS ada pada jaringan internet yang belum stabil serta keterbatasan masyarakat yang memiliki aplikasi pembayaran digital. Saat ini, sekitar 500 ribu warga Makassar sudah menggunakan QRIS.
“Kalau jaringan lemot, transaksi juga terganggu. Itu PR kami. Tapi kalau soal bank, QRIS bisa dipakai di semua bank, tidak terbatas. Kami sudah kerja sama dengan beberapa, seperti BRI dan BTN,” tambahnya.
Terkait penolakan dari sebagian pihak, ARA menilai hal itu lebih disebabkan minimnya pemahaman. Karena itu, PD Parkir terus melakukan sosialisasi lewat jukir, media, hingga radio publik.
“Bukan penolakan sebenarnya, tapi karena mereka belum paham pentingnya QRIS. Sosialisasi harus bertahap, tidak bisa sekaligus. Dan jangan lupa, Makassar ini jadi kota pertama di Indonesia yang resmi meluncurkan QRIS untuk parkir,” katanya.
Menurut ARA, penerapan QRIS diyakini mampu menggandakan pendapatan PD Parkir karena aliran transaksi tercatat dengan jelas. Meski demikian, pihaknya tetap menyiapkan opsi pembayaran tunai bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan QRIS, agar layanan tidak terhambat.
“Harusnya dengan QRIS pendapatan naik karena semua terukur. Tentu pengawasan lapangan tetap kami perketat agar tidak ada penyalahgunaan,” tegasnya.
Selain meningkatkan transparansi, digitalisasi ini juga diharapkan memperkuat tata kelola parkir kota dan memberikan kepastian bagi jukir maupun masyarakat. Dengan dukungan regulasi, tarif parkir menggunakan QRIS tetap mengacu pada Perwali, yakni Rp2.000 untuk motor dan Rp3.000 untuk mobil, dengan penyesuaian di kawasan tertentu.
