Rakornas Bawaslu, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Data dan Informasi di Hotel Claro Makassar, Selasa (16/09).
Agenda nasional ini menjadi momentum penting bagi lembaga pengawas pemilu untuk memperkuat sinergi pengelolaan data lintas daerah dalam rangka menjaga integritas demokrasi.
Rakornas kali ini mengangkat tema ‘Mewujudkan Bawaslu yang berintegritas melalui dukungan teknologi informasi yang terpercaya.’ Tema tersebut menegaskan bahwa pengawasan pemilu di era digital tak lagi cukup hanya mengandalkan pengawasan manual, tetapi harus berbasis sistem informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi.
Kegiatan dibuka oleh Anggota Bawaslu RI, Dr. Puadi, didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis, Dr. La Bayoni, serta Koordinator Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu, Dr. Bachtiar Baetal.
Sebagai tuan rumah, jajaran Bawaslu Sulawesi Selatan turut hadir lengkap, dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, bersama anggota, Abdul Malik, Alamsyah, Andarias Duma, Saiful Jihad, Adnan Jamal, dan Samsuar Saleh.
Rakornas ini diikuti oleh Koordinator Divisi dan Kepala Bagian Data dan Informasi dari 22 provinsi gelombang pertama, meliputi daerah-daerah di kawasan timur dan tengah Indonesia, mulai dari Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menegaskan pentingnya membangun basis data pengawasan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, data adalah pondasi pengawasan pemilu, namun di saat yang sama juga bisa menjadi titik lemah jika tidak dikelola dengan baik.
“Secara kelembagaan, data yang terintegrasi bisa menjadi pondasi yang kuat buat kita dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran. Tapi data juga bisa melemahkan, ketika kita tidak mampu memvalidasi dan mempertanggungjawabkan data sebagai informasi publik,” tegas Mardiana.
Anggota Bawaslu RI, Dr. Puadi, menambahkan bahwa Divisi Data dan Informasi (DATIN) harus berfungsi lebih dari sekadar pengumpul data. DATIN, kata dia, mesti menjadi pusat pengelolaan big data pengawasan pemilu.
“DATIN bukan hanya menyajikan data, tapi harus bisa mengolahnya menjadi informasi, mengubah informasi itu menjadi pengetahuan, lalu memanfaatkannya untuk pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat,” jelas Puadi.
Ia menekankan, DATIN harus menjadi simpul yang menghubungkan seluruh basis data pengawasan. Mulai dari laporan masyarakat, hasil pengawasan lapangan, penanganan pelanggaran, hingga putusan sengketa, semua harus terintegrasi dalam satu sistem yang bisa dianalisis secara real time.
“Kalau sistem ini bisa berjalan, kita akan punya big data pengawasan pemilu yang kuat. Itu modal penting untuk menghadapi kompleksitas pemilu serentak ke depan,” tambahnya.
Rakornas ini tidak hanya sekadar ajang koordinasi, tetapi juga ruang untuk memperkuat adaptasi teknologi di tubuh Bawaslu. Dengan semakin rumitnya dinamika politik dan kepemiluan, kebutuhan akan sistem informasi yang solid dan transparan menjadi mendesak.
Bawaslu berharap, hasil pertemuan ini mampu menghasilkan formulasi kerja sama antarunit, dari tingkat pusat hingga daerah, untuk membangun sistem pengawasan pemilu yang profesional, berintegritas, dan berbasis teknologi informasi terpercaya.
“Dukungan seluruh jajaran, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, adalah kunci. Karena pengawasan pemilu yang kuat hanya bisa terwujud jika datanya akurat, informasinya valid, dan sistemnya terintegrasi,” tutup Puadi.
