Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) saat Memaparkan Realisasi Anggaran Kota Makassar, (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) melontarkan kritik keras terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencatatkan realisasi belanja rendah.
Appi menegaskan capaian tersebut bukan hal yang patut disikapi dengan santai, melainkan harus menjadi bahan evaluasi serius karena menyangkut tanggung jawab pelayanan publik.
Berdasarkan data realisasi belanja daerah, lima OPD tercatat berada di posisi terbawah. Dinas Pekerjaan Umum baru merealisasikan anggaran sebesar 56,2 persen atau sekitar Rp347 miliar. Disusul Dinas Penataan Ruang dengan realisasi 55,5 persen atau Rp18,8 miliar, Dinas Pertanahan 53,6 persen atau Rp9,2 miliar, Dinas Lingkungan Hidup 42,1 persen atau Rp62,18 miliar, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi terendah dengan realisasi 30,6 persen atau Rp20,6 miliar.
Menanggapi kondisi tersebut, Appi menegaskan bahwa rendahnya realisasi anggaran tidak bisa dianggap biasa.
“Realisasi atau nilai yang kita dapat dari SKPD kita kecil, atau kurang baik, lalu kita harus senyum tertawa melihat ini? Malu, bukan senyum,” tegas Appi di Refleksi Akhir Tahun 2025, di Hotel Novotel Makassar, Rabu (17/12).
Ia menekankan bahwa realisasi anggaran merupakan kewajiban utama setiap perangkat daerah, bukan sekadar formalitas administratif. Menurutnya, kinerja anggaran mencerminkan keseriusan OPD dalam menjalankan program dan memenuhi target pelayanan kepada masyarakat.
“Ini bukan main-main, ini kerja kewajiban kita. Ini hal yang menjadi tugas pokok kita,” ujar Appi.
Di sisi lain, Appi juga memberikan apresiasi kepada OPD dengan kinerja realisasi anggaran tertinggi. Lima besar OPD dengan serapan anggaran terbaik ditempati Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan realisasi sekitar 89,1 persen atau Rp36,1 miliar. Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja dengan 82,8 persen atau Rp34,5 miliar, Dinas Ketenagakerjaan 80,7 persen atau Rp22,9 miliar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 80,0 persen atau Rp42,6 miliar, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan realisasi 79,9 persen atau Rp29,6 miliar.
“Realisasi belanja daerah sampai saat ini, inilah lima teratas. Apresiasi dan tepuk tangan buat lima teratas,” kata Appi, disambut tepuk tangan hadirin.
Namun demikian, Appi menegaskan bahwa data realisasi yang dipaparkan adalah kondisi faktual saat ini dan harus dihadapi secara jujur. Ia menolak alasan bahwa angka tersebut akan berubah di akhir tahun jika tidak dibarengi dengan perbaikan kinerja nyata.
“Kita bicara hari ini. We’re talking about today. Besok berubah, lusa berubah, don’t care. Hari ini faktanya seperti ini,” ujarnya.
Appi juga menyatakan bahwa daftar OPD dengan realisasi terendah harus dibuka ke publik sebagai bentuk sanksi sosial dan pelajaran bersama. Menurutnya, transparansi diperlukan agar setiap kepala OPD melakukan introspeksi terhadap manajemen, perencanaan, dan pelaksanaan anggaran.
“Ini harus muncul di permukaan sebagai sanksi sosial terhadap apa yang kita lakukan. Menjadi pelajaran, apa yang salah di dalamnya, bagaimana memanajemen, bagaimana merealisasi,” tegasnya.
Meski demikian, Appi menegaskan tidak berniat menyalahkan individu. Ia menyebut para kepala OPD lebih memahami proses realisasi anggaran dibanding dirinya. Karena itu, ia hanya meminta satu hal, yakni kerja sama penuh dalam menjalankan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
“Saya cuma mohon satu: tolong kerjasamanya. Jangan pernah berharap saya minta uang atau tambahan apa pun. Kerja sama yang saya butuhkan untuk menjalankan KPI supaya hasilnya maksimal di akhir tahun,” kata Appi.
Appi menegaskan bahwa kondisi rendahnya realisasi anggaran ini merupakan bagian dari masa transisi pemerintahan. Ia memastikan pada tahun berikutnya tidak boleh lagi terjadi ketimpangan kinerja serupa.
“Ini proses transisi. Tahun depan tidak ada lagi yang seperti ini,” pungkasnya.
