Dosen Pascasarjana Ilmu Politik dan Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin, Dr. Adi Suryadi Culla, saat Memberikan Pemaparan di Refleksi Akhir Tahun 2025, (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Kebijakan pemilihan RT dan RW secara langsung oleh warga dinilai menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput.
Penilaian tersebut mengemuka dalam Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar 2025 yang digelar di Hotel Novotel Makassar, Rabu (17/12).
Forum evaluasi kinerja pemerintahan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (MULIA) itu, pakar menilai arah kepemimpinan saat ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan kemanusiaan.
Dosen Pascasarjana Ilmu Politik dan Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin, Dr. Adi Suryadi Culla, menegaskan bahwa pembangunan kota ideal harus bertumpu pada pemahaman pemerintah terhadap warganya. Menurutnya, kota tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai komunitas manusia yang hidup dan berinteraksi di dalamnya.
“Kota itu bukan hanya urbs, tetapi juga civitas. Keberlanjutan kota sangat ditentukan oleh keseimbangan antara tata ruang, tata kelola, dan kehidupan sosial masyarakatnya,” ujar Adi.
Ia menjelaskan, pembangunan kota perlu dilihat dari tiga dimensi, yakni dimensi praktis-spasial, dimensi representasi ruang, dan dimensi ruang representasional. Dimensi terakhir dinilainya paling krusial karena menyangkut kota sebagai ruang hidup yang mencerminkan suara dan pengalaman masyarakat.
Dalam konteks Makassar, Adi menilai kepemimpinan Munafri–Aliyah menunjukkan perhatian serius terhadap dimensi ruang representasional tersebut. Hal itu tercermin dari pendekatan kepemimpinan yang aktif turun ke lapangan dan membuka ruang dialog langsung dengan warga.
“Kebijakan tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi hadir dalam empati dan keberpihakan kepada masyarakat kecil,” katanya.
Adi secara khusus mengapresiasi kebijakan pemilihan RT dan RW secara langsung yang dinilainya sebagai terobosan progresif dalam memperkuat partisipasi warga.
“Pemilihan RT/RW secara langsung membangun rasa memiliki dan tanggung jawab. Kontrol sosial menjadi lebih kuat dan demokrasi tumbuh dari tingkat paling dasar,” tegasnya.
Menurut Adi, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak hanya membangun sistem pemerintahan, tetapi juga membangun manusia sebagai subjek pembangunan.
Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah capaian Pemkot Makassar di sektor pendidikan, infrastruktur, pengelolaan sampah, dan pengendalian banjir. Kebijakan pendidikan gratis untuk tingkat SD dan SMP dinilai sebagai langkah penting dalam pemenuhan hak dasar warga.
“Pendidikan adalah hak asasi. Kebijakan ini menunjukkan pembangunan yang berorientasi pada kemanusiaan,” ujarnya.
Adi menyatakan optimisme terhadap arah kepemimpinan Munafri–Aliyah ke depan. Ia menilai pemerintahan saat ini menunjukkan kematangan, keberanian mengambil kebijakan, serta komitmen membangun Makassar sebagai kota yang maju secara fisik dan beradab secara sosial.
“Kepemimpinan yang berpihak pada suara masyarakat akan melahirkan kota yang lebih hidup. Makassar berada pada jalur yang tepat,” pungkasnya.
