Gedung DPRD Kota Makassar Pasca Terbakar, (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Upaya Pemerintah Kota Makassar untuk mempercepat proses rehabilitasi gedung DPRD Makassar yang terbakar terus berjalan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, Zuhaelsi Zubir, memastikan seluruh dokumen teknis pendukung sudah diserahkan ke Kementerian PUPR sebagai syarat pengajuan permohonan bantuan.
Menurut Zuhaelsi, dokumen yang dikirim tidak hanya berupa surat resmi, tetapi juga dilengkapi dengan as built drawing atau gambaran bangunan, spesifikasi teknis, serta detail engineering design (DED) gedung eksisting. Kelengkapan dokumen ini penting agar pemerintah pusat memiliki data menyeluruh terkait kondisi fisik gedung.
“Kami sudah menyiapkan beberapa dokumen teknis sebagai pendukung surat permohonan rehabilitasi kerusakan gedung DPRD Makassar ke Kementerian PU. Semua dokumen itu sudah diterima di kementerian,” ujarnya, Minggu (14/09).
Lebih jauh, Zuhaelsi mengungkapkan bahwa estimasi awal anggaran rehabilitasi mencapai Rp375 miliar. Nilai ini masih berupa kalkulasi teknis awal dan bisa berubah setelah dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah pusat. “Estimasi Rp375 miliar,” ucapnya singkat.
Meski dokumen sudah diterima, kepastian rencana pembangunan ulang gedung DPRD Makassar masih menunggu hasil survei tim dari Kementerian PUPR. Tim tersebut akan melakukan penilaian langsung terhadap kondisi struktur bangunan, apakah masih layak dipertahankan atau harus dirobohkan total.
“Kami menunggu tim pusat survei kondisi struktur bangunan, yang mana layak dipertahankan dan yang mana tidak atau dirobohkan,” jelasnya.
Sementara itu, wacana penggunaan gedung sementara bagi DPRD Makassar telah ditetapkan. Namun, fokus utama Pemkot Makassar saat ini adalah memastikan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar proses rehabilitasi gedung DPRD bisa segera direalisasikan.
Langkah ini sekaligus menjadi ujian koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, mengingat gedung DPRD bukan sekadar kantor wakil rakyat, tetapi juga simbol demokrasi lokal yang fungsinya vital dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Makassar.
Sebelumnya, Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan alokasi dana darurat sebesar Rp900 miliar untuk membangun kembali gedung DPRD dan pemerintahan seluruh Indonesia yang terdampak demonstrasi. Selain itu, dana tersebut juga diprioritaskan guna memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat aksi unjuk rasa sejak 25 Agustus lalu.
Hal ini disampikan langsung oleh Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Meity Rahmatia. Ia menyebut anggaran ini mencakup rehabilitasi sejumlah gedung DPRD yang terdampak.
Diketahui, sejumlah kantor DPRD menjadi sasaran perusakan dan pembakaran aksi massal, di antaranya DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Kota Makassar, DPRD Kota Solo, DPRD Sumatera Selatan, DPRD Kota Kediri, DPRD Kabupaten Jepara, hingga DPRD Jawa Barat yang merupakan aset Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dalam pernyataannya, Meity secara blak-blakan menyebut bahwa ia meminta agar pemerintah pusat tidak mengabaikan Makassar, mengingat DPRD Kota dan DPRD Provinsi Sulsel mengalami kerusakan parah pasca kebakaran.
“Saya meneriakkan, tolong Pak Menteri bantu Sulawesi Selatan dan Makassar dianggarkan Rp900 miliar. Insyaallah akan diganti gedung DPRD Kota Makassar, dan semoga cepat direalisasikan,” tegas Meity, saat memberikan sambutan di Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar digelar di Hotel Grand Asia, Jl. Boulevard, Minggu (07/09).
Ia mengungkapkan bahwa DPRD Provinsi Sulsel saat ini sudah diminta menyiapkan gambar-gambar teknis lama sebagai dokumen pendukung perencanaan perbaikan.
Hal serupa juga berlaku bagi DPRD Kota Makassar yang harus segera melengkapi berkas administrasi agar dana bisa segera turun.
“DPRD Provinsi sudah mulai diminta gambar-gambar yang terdahulu, begitu pun dengan DPRD Kota. Jadi mohon kerjasamanya dengan pemerintah agar semua ini bisa segera dijalankan,” jelasnya.
