Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyerukan langkah konkret untuk segera mengaktifkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ia menegaskan bahwa tanpa pengaktifan yang nyata, proyek pembangunan IKN berisiko menjadi beban negara yang mahal dan tak memberi manfaat optimal. Salah satu langkah strategis yang ia dorong adalah agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di IKN.
Saan mengingatkan bahwa negara telah mengucurkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur pemerintahan di IKN, sehingga perlu segera dimanfaatkan.
“Gedung-gedung pemerintahan di IKN sudah cukup memadai. Kalau tidak segera diaktifkan, itu hanya akan menjadi proyek mubazir. Biaya perawatan pun akan terus membengkak tanpa ada manfaat nyata,” ujar legislator dari Partai NasDem itu, Minggu (27/07).
Menurutnya, kehadiran Wapres di IKN tidak sekadar simbolik, melainkan langkah strategis untuk menciptakan pusat aktivitas pemerintahan baru. Ia menyebut bahwa kehadiran Wapres dapat menjadi dasar yang konkret untuk memetakan kebutuhan lanjutan seperti pemindahan aparatur sipil negara (ASN), penyediaan fasilitas pendukung, hingga penghitungan anggaran operasional yang realistis.
“Kalau Wapres sudah berkantor di sana, maka seluruh kebutuhan pendukungnya bisa dihitung dan dirancang lebih akurat. Sekarang ini belum ada gambaran konkret karena aktivitas pemerintahan belum dimulai,” jelas Saan.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar pembangunan IKN tidak menjadi pengganggu bagi agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia mencontohkan program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Food Estate yang memerlukan perhatian anggaran dan pengelolaan yang serius.
“Pemerintah punya pekerjaan besar. Jangan sampai IKN menjadi beban fiskal yang menggerus prioritas utama. Idealnya, keduanya bisa berjalan bersamaan dengan perencanaan yang matang,” katanya.
Saan menegaskan bahwa semangat awal pembangunan IKN harus terus dijaga, yaitu pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Ia optimistis bahwa dengan dimulainya aktivitas pemerintahan, IKN bisa berkembang secara bertahap dan terukur sesuai cita-cita awalnya.
“Tidak ada motif politik dalam dorongan ini. Semata-mata agar IKN tidak terlantar, tidak jadi beban negara, dan tetap berada dalam jalur visi awal sebagai pusat pemerintahan baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Musyawarah Nasional (Munas) dan evaluasi tahapan pembangunan IKN yang direncanakan dalam waktu dekat pun diperkirakan akan menyoroti isu-isu seperti ini. Aktivasi IKN diharapkan segera menjadi keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif demi menghindari pemborosan dan memastikan manfaat optimal bagi bangsa.
