Juru bicara Banggar, Ray Suryadi Arsyad, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar menekankan pentingnya penguatan anggaran bagi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Juru bicara Banggar, Ray Suryadi Arsyad, menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Makassar, Jumat (22/08).
Ray menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan dilakukan secara komprehensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan mengacu pada regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hingga Permendagri Nomor 15 Tahun 2020.
“Rancangan perubahan KUA-PPAS 2025 telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kondisi daerah, hasil reses DPRD, musrenbang, hingga aspirasi masyarakat,” jelas Ray.
Menurutnya, arah APBD Perubahan 2025 ditekankan pada efektivitas pelayanan publik, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun ketertiban umum.
Ray menguraikan sejumlah rekomendasi yang disepakati Banggar, salah satunya untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Kami menilai perlu ada penambahan anggaran bagi Satpol PP, bukan hanya untuk koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum, pencegahan gangguan kamtibmas, dan deteksi dini, tetapi juga pembinaan serta penambahan personel hingga 200 orang,” ungkapnya.
Hal serupa berlaku untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang dinilai membutuhkan penguatan infrastruktur layanan. “Layanan kependudukan harus lancar dan aman, karena itu kami rekomendasikan pengadaan server baru serta pelatihan bagi operator dan teknisi,” katanya.
Di sektor pendidikan, Ray menegaskan perlunya dukungan peralatan penunjang serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik.
“Kami ingin agar fasilitas sekolah tidak tertinggal, termasuk dukungan bagi pengadaan PPG dan pelatihan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, sektor kesehatan juga menjadi sorotan. Ray menuturkan, “RSUD Kota Makassar dan Dinas Kesehatan perlu tambahan anggaran untuk pelatihan tenaga medis, operasional ambulans gratis, hingga biaya genset yang menunjang layanan kesehatan.”
Rekomendasi lain, lanjut Ray, juga mencakup Dinas Kominfo yang memerlukan tambahan dana untuk penguatan sistem analitik kamera dan jaringan, Dinas Lingkungan Hidup untuk pengolahan sampah dan pemeliharaan armada, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) untuk menjamin inovasi berbasis data riset yang valid.
Di sisi sosial, Ray menyebut perlunya penguatan anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). “Kami dorong adanya tambahan dana untuk sosialisasi anti-bullying di sekolah serta penyediaan kebutuhan shelter, termasuk seragam dan logistik,” paparnya.
Banggar juga mengusulkan tambahan anggaran di sektor kebudayaan dan kesejahteraan rakyat. “Dinas Kebudayaan harus mendapat dukungan untuk Hari Kebudayaan Nasional 17 Oktober dan Hari Jadi Makassar 9 November. Sementara Bagian Kesra perlu anggaran verifikasi bantuan rumah ibadah dan lembaga keagamaan, termasuk pemberian insentif bagi pengelolanya,” urai Ray.
Menurut Ray, seluruh rekomendasi tersebut bukan sekadar daftar kebutuhan OPD, melainkan hasil konsultasi, pembahasan mendalam, dan masukan masyarakat.
“Prinsipnya, Banggar bersama pemerintah kota ingin memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. Kesepakatan ini penting agar APBD Perubahan 2025 menjadi instrumen nyata peningkatan pelayanan publik,” pungkasnya.
