Ilustrasi Job Scam Penipuan (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya penipuan lowongan kerja (job scam) yang saat ini menjadikan Indonesia sebagai sasaran utama di kawasan Asia Pasifik.
Temuan tersebut dinilai sebagai ancaman serius terhadap perlindungan pencari kerja dan keamanan masyarakat.
“Saya sangat prihatin dengan temuan terbaru yang menyebutkan bahwa Indonesia menjadi sasaran utama penipuan lowongan kerja di kawasan Asia Pasifik,” ujar Nurhadi dalam keterangannya, Kamis (27/11).
Temuan itu merujuk pada laporan induk perusahaan Jobstreet, SEEK, yang mencatat bahwa 38% penipuan lowongan kerja di Asia Pasifik menyasar masyarakat Indonesia. Lebih mengejutkan lagi, untuk kawasan Asia saja, Indonesia menyumbang 62% dari seluruh kasus job scam, menjadikannya negara paling rentan di antara enam negara lainnya: Hong Kong, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
Menurut Nurhadi, tingginya angka ini menunjukkan bahwa ancaman yang dihadapi para pencari kerja tidak lagi sekadar kejahatan digital konvensional. Banyak kasus penipuan rekrutmen ternyata berujung pada eksploitasi, kerja paksa, hingga perdagangan orang.
“Ini bukan sekadar kejahatan digital biasa. Banyak modus penipuan rekrutmen yang terbukti berujung pada eksploitasi, kerja paksa, bahkan trafficking. Ini ancaman serius terhadap perlindungan tenaga kerja,” tegasnya.
Laporan SEEK mencatat bahwa para pelaku job scam semakin canggih dalam menipu pencari kerja. Berdasarkan temuan Juli 2024–Juni 2025, modus penipuan kini bahkan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) sehingga tampak lebih meyakinkan. Para penipu kerap menyamar sebagai staf Jobstreet dan menghubungi korban melalui pesan singkat maupun media sosial.
Per Oktober 2025, lima kategori lowongan yang paling sering digunakan pelaku untuk menipu masyarakat Indonesia adalah, Administration & Office Support 29,36%, Manufacturing, Transport & Logistics 21,06%, Retail & Consumer Products 12,23%, Trades & Services 7,98% dan Hospitality & Tourism 5,74%
Kategori-kategori ini umumnya menarik banyak pencari kerja dan memudahkan penipu menawarkan pekerjaan “cepat, mudah, dan bergaji besar” sebagai umpan.
Melihat perkembangan modus yang makin kompleks, Nurhadi mendorong pemerintah, platform lowongan kerja, dan aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan serta meningkatkan edukasi digital kepada masyarakat.
“Di era teknologi, modus pelaku makin canggih. Identitas perusahaan atau platform resmi pun bisa dipalsukan. Masyarakat perlu mendapat literasi digital yang kuat agar tidak menjadi korban,” ujarnya.
Nurhadi juga menilai pemerintah harus memastikan mekanisme pelaporan korban job scam lebih mudah diakses. Banyak korban yang merasa malu atau kebingungan ketika ingin melapor.
“Korban sering tidak tahu ke mana harus mengadu. Mekanisme pelaporan harus dipermudah dan diperjelas,” katanya.
Nurhadi mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap tawaran kerja yang tampak terlalu menjanjikan, terutama yang mengharuskan pembayaran uang, top-up, atau biaya administrasi yang tidak jelas.
“Jika tawaran kerja terdengar too good to be true, masyarakat harus waspada dan melakukan verifikasi dengan benar,” imbaunya.
Nurhadi menegaskan bahwa persoalan job scam tidak boleh dipandang sebagai kasus kecil yang berdampak individual. Menurutnya, kejahatan ini menyasar harapan dan kerentanan jutaan pencari kerja Indonesia sehingga negara harus hadir secara tegas dan terstruktur.
“Pemerintah harus tegas dalam menindak kasus ini. Keamanan dan keselamatan tenaga kerja Indonesia, baik di dalam negeri maupun luar negeri, harus menjadi prioritas utama,” tutupnya.
