KabarMakassar.com – Program seragam sekolah gratis milik Pemerintah Kota Makassar kembali menuai sorotan tajam.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi D DPRD Kota Makassar dan Dinas Pendidikan (Disdik) pada Kamis (31/07), muncul tudingan bahwa sebagian besar seragam yang dibagikan kepada siswa justru dibeli secara grosiran di Pasar Butung, bukan diproduksi oleh UMKM lokal seperti yang dijanjikan pemerintah.
Ketua Umum Resopa, Syarifuddin Borahima, secara terbuka menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari pelaku UMKM, khususnya penjahit yang tergabung dalam kelompok penerima kerja jahit seragam sekolah.
Menurutnya, sebagian besar mereka justru tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pengadaan.
“Kami ditelepon langsung oleh para penjahit yang sudah bertahun-tahun berjualan di Pasar Butung. Mereka mengaku hanya diminta menggunting atau mengukur. Seragamnya sudah jadi duluan. Artinya apa? Ini bukan pemberdayaan, tapi hanya formalitas,” tegas Syarifuddin
Syarifuddin menyayangkan inkonsistensi antara aturan dan praktik di lapangan. Mengacu pada Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022, seragam SD dan SMP yang ditanggung negara adalah seragam putih-merah untuk SD dan putih-biru untuk SMP.
Namun di sekolah, siswa diwajibkan memakai hingga lima jenis seragam berbeda, seperti pramuka, olahraga, batik, dan adat.
“Yang ditanggung pemerintah hanya satu stel. Sementara siswa tetap diminta memakai seragam lain selama seminggu. Ini yang membingungkan dan memberatkan orang tua,” katanya.
Sementara itu, proses awal program disebut melibatkan sekitar 50 penjahit per kecamatan. Jika dikalikan dengan 15 kecamatan, ada sekitar 750 pelaku UMKM yang seharusnya dilibatkan.
Namun hasil akhir hanya menunjukkan 32 pemenang pengadaan, di mana menurut Syarifuddin, 29 di antaranya tidak mendapatkan pekerjaan jahit sama sekali.
“Payung hukum yang dikeluarkan oleh Pemkot menyebut 32 UMKM. Tapi di lapangan, sebagian besar tidak diberi pekerjaan. Seragamnya justru diborong dari Pasar Butung. Ada dugaan label toko dicabut sebelum diserahkan ke siswa,” tambahnya.
Anggaran untuk seragam sekolah juga menjadi sorotan. Berdasarkan dokumen yang disebutkan, seragam SMP dianggarkan sebesar Rp152.000 per stel, sementara untuk SD sebesar Rp143.000.
Namun fakta di lapangan menunjukkan harga pasar seragam di Pasar Butung hanya berkisar antara Rp70.000–Rp80.000.
“Kalau selisihnya sampai setengah harga, ke mana sisa anggarannya? Ini yang harus dijawab Dinas Pendidikan,” kata Syarifuddin.
Ia juga mempertanyakan keterlibatan pihak luar dalam proses tender. Disebutkan ada peserta pengadaan yang berasal dari Bandung dan Yogyakarta, padahal semangat awal program ini adalah untuk membangkitkan ekonomi UMKM lokal di Kota Makassar.
“Ada dua dari Bandung dan satu dari Jogja. Kalau seperti ini, bagaimana nasib pelaku usaha kecil kita yang berharap diberdayakan?” geramnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Makassar melibatkan 500 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menjahit seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP negeri.
Program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi lokal dan mengurangi beban biaya pendidikan orang tua.
Saat itu, Pemkot Makassar membuka pendaftaran bagi pelaku UMKM penjahit yang ingin berkontribusi dalam penyediaan seragam gratis bagi pelajar SD dan SMP di Makassar.
Pemerintah Kota Makassar melalui konsolidasi e-katalog versi 6 membuka peluang tersebut.
Pendaftaran bisa diakses melalui website LPSE Kota Makassar: https://lpse.makassar.go.id dengan batas pendaftaran hingga 28 Mei 2025.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan, ini adalah langkah nyata dalam mewujudkan salah satu dari 7 Program Unggulan Pemerintah Kota Makassar.
Seragam Sekolah Gratis diprioritaskan demi meringankan beban orang tua dan mendukung pendidikan di Makassar.
“Dengan melibatkan UMKM lokal, kita tidak hanya menghadirkan seragam berkualitas, tapi juga memberdayakan ekonomi kerakyatan di Makassar,” ucap Munafri Arifuddin, Minggu (25/05), lalu.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Andi Bukti Djufrie mengatakan, program ini akan melibatkan lebih dari 500 pelaku UMKM.
Pemberdayaan ini akan dibagi menjadi 52 kelompok, dengan masing-masing kelompok diisi 10 orang.
Masing-masing kelompok akan dipimpin oleh satu orang ntuk mengoordinasi proses produksi dan pengadaan melalui e-Katalog.
“Program ini terbuka untuk umum. Semua peserta yang mendaftar akan diberikan akses melalui e-Katalog dan LPSE. Mereka yang terlibat sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan, sesuai mekanisme yang ditetapkan,” jelasnya.
Adapun seragam tersebut akan dibagikan kepada 33 ribu siswa baru dari 314 SD dan 55 SMP di Makassar.
Masing-masing siswa akan menerima dua pasang seragam, dua pasang pakaian putih merah untuk SD dan dua pasang putih biru bagi siswa SMP.
“Adapun seragam akan didistribusikan kepada sekitar 33 ribu siswa dari 314 SD dan 55 SMP, dengan total dua pasang seragam per siswa, sehingga keseluruhan mencapai 66 ribu pasang ,” tuturnya.
Program ini telah dialokasikan dengan kebutuhan anggaran sekira Rp11 miliar.
“Kami menargetkan, seluruh seragam telah selesai didistribusikan sebelum tahun ajaran baru dimulai pada 14 Juli mendatang,” tutupnya.
