Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Yassierli, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Prof. Dr. Yassierli, menyerahkan secara simbolis Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 kepada para pekerja sektor nonformal dalam kunjungannya ke Makassar, Sabtu (26/07).
Ia memberikan pesan keras kepada penerima agar tidak menyalahgunakan bantuan, terutama untuk praktik judi online dan pengeluaran konsumtif yang tidak produktif.
“BSU ini adalah bentuk perhatian pemerintah kepada pekerja berpenghasilan rendah, bukan untuk dibelanjakan pada game online atau judi. Kita tidak ingin melihat bantuan sosial pemerintah justru memperburuk kondisi sosial,” tegas Yassierli.
Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap tren meningkatnya penyalahgunaan bantuan sosial, termasuk BSU, untuk aktivitas tidak sehat seperti judi daring. Menurutnya, laporan media dan hasil monitoring menunjukkan bahwa sebagian penerima bantuan sosial menggunakan dana tersebut untuk kegiatan yang justru merugikan masa depan mereka sendiri.
“Pemerintah memberikan BSU untuk menopang kebutuhan dasar dan menjaga daya beli masyarakat, bukan untuk dihabiskan di meja judi atau virtual game,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa proses penyaluran akan terus dipantau agar bantuan digunakan sesuai peruntukannya.
BSU 2025 diberikan kepada pekerja non-ASN, non-TNI/Polri, dan yang tidak sedang menerima bantuan sosial lain, serta aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025. Bantuan ini disalurkan untuk dua bulan (Juni–Juli) dalam satu kali pembayaran sebesar Rp600.000 per orang.
Yassierli menargetkan, proses penyaluran BSU secara nasional dapat selesai sebelum akhir tahun 2025. Pemerintah berharap BSU ini menjadi stimulus efektif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan pekerja rentan.
Pemerintah juga terus memperkuat sistem pengawasan agar distribusi BSU berjalan transparan dan bebas dari penyimpangan. Baik Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, hingga pihak perbankan dan Pos Indonesia diminta memperkuat koordinasi lintas sektor agar bantuan benar-benar menjangkau pihak yang membutuhkan.
Melalui BSU, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas daya beli masyarakat kelas pekerja dan mengurangi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan ketidakpastian pasar kerja.
“Ini bukan sekadar bantuan, tapi bagian dari strategi nasional menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga,” pungkas Menaker Yassierli.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHIJSK) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa penerima BSU telah melalui proses verifikasi ketat.
“Kami sudah menyisir ulang data pekerja aktif di BPJS, memastikan mereka yang terdaftar benar-benar memenuhi syarat. Penyaluran dilakukan melalui bank Himbara, dan jika tidak memiliki rekening, bisa dicairkan melalui PT Pos Indonesia,” jelasnya.
Indah menambahkan bahwa khusus di Sulawesi Selatan, jumlah penerima BSU tahun ini mencapai 320.466 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 287.288 pekerja telah menerima dana bantuan, dan sisanya ditargetkan tuntas paling lambat akhir Juli 2025.
“Sebagian besar pekerja di Sulsel sudah menerima BSU karena mereka memiliki rekening bank Himbara. Sisanya akan difasilitasi melalui pos,” Pungkasnya.
