Kantor Balaikota Makassar (Dok: Nursinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Realisasi belanja Pemerintah Kota Makassar hingga awal Desember 2025 tercatat baru mencapai 62 persen.
Capaian tersebut masih berada jauh di bawah target realisasi anggaran sebesar 85 persen yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah kota menjelang penutupan tahun.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pihaknya terus melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna mendorong percepatan serapan belanja. Ia menyatakan pengendalian realisasi anggaran dilakukan setiap hari untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai target.
“Saya memastikan setiap hari kita sudah melakukan kontrol untuk memastikan serapan itu bisa tercapai. Saya yakin kita bisa mendekati angka 80 persen di akhir tahun, minimal 85 persen, atau paling tidak mendekati itu,” ujar Appi nama karibnya, Minggu (14/12).
Appi mengakui masih terdapat sejumlah proyek yang pembayarannya belum diselesaikan, khususnya pada OPD dengan porsi anggaran besar seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU). Menurutnya, masih ada nilai ratusan miliar rupiah yang harus dituntaskan pembayarannya sebelum tahun anggaran berakhir.
“Masih ada beberapa ratus miliar yang harus diselesaikan pembayarannya. Ini tentu akan menjadi bahan evaluasi kita ke depan agar tidak berulang,” katanya.
Sebagai langkah perbaikan, Appi menekankan pentingnya percepatan proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun. Ia menilai keterlambatan sering terjadi karena tahapan administrasi baru berjalan pada bulan-bulan berikutnya.
“Ke depan, kita tidak boleh lagi menunggu sampai bulan dua atau bulan tiga. Bulan satu prosedurnya sudah harus berjalan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung masih adanya kendala dalam penyusunan RPJMD, efisiensi program, serta perubahan anggaran yang turut mempengaruhi kecepatan realisasi belanja. Menurutnya, seluruh aspek tersebut harus dimaksimalkan agar pelaksanaan program tidak tersendat.
“Kita masih punya soal RPJMD, efisiensi, dan perubahan anggaran. Ini semua harus kita maksimalkan supaya tidak menghambat realisasi,” ujarnya.
Salah satu program prioritas yang disebut akan dipercepat pada tahun 2026 adalah revitalisasi Lapangan Karebosi. Appi menyatakan proyek tersebut sudah siap secara legal dan administratif, dan hanya tinggal memasuki tahapan tender.
“Sayang sekali kalau Karebosi tidak dikerjakan. Kita tidak punya lagi ruang interaksi publik seperti itu,” ucapnya.
Ia menyesalkan keterlambatan pengerjaan proyek yang sebelumnya menjadi ikon ruang publik Kota Makassar tersebut.
“Kok bisa proyek yang dulunya bagus dan jadi ikon kota justru terlantarkan. Sekarang kewajiban kita untuk membuat Karebosi itu bisa cepat dipakai lagi oleh masyarakat,” Pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Dakhlan, menjelaskan bahwa kondisi rendahnya serapan belanja menjelang akhir tahun bukan hal baru. Menurutnya, meskipun pendapatan daerah telah mencapai sekitar 82 persen, belanja pemerintah cenderung melambat pada awal hingga pertengahan tahun anggaran.
“Rata-rata pembayaran memang terjadi di akhir tahun, terutama pada SKPD besar seperti PU dan Perumahan. Proses pekerjaannya masih berjalan, dan pembayarannya dilakukan setelah progresnya rampung,” ujar Dakhlan, Rabu (10/12).
Ia menyebut Dinas Pekerjaan Umum menjadi salah satu OPD dengan tingkat serapan yang masih rendah, yakni di kisaran 40 persen. Namun, serapan tersebut diperkirakan akan meningkat seiring dengan selesainya pekerjaan fisik di lapangan.
“PU sekarang masih di angka 40-an persen, tapi itu akan naik karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai di akhir tahun,” jelasnya.
Adapun serapan terendah saat ini berada pada sektor perumahan. Meski demikian, Dakhlan memastikan seluruh kegiatan fisik tetap berjalan dan pembayaran diproyeksikan akan meningkat baik menjelang penutupan tahun anggaran maupun pada awal tahun berikutnya.
“Yang paling rendah memang Perumahan, tapi semua kegiatannya sudah bergerak. Kemungkinan realisasinya justru tinggi di tahun depan,” katanya.
Terkait target serapan, Dakhlan menegaskan tidak ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Target realisasi belanja tetap ditetapkan sebesar 85 persen.
“Targetnya sama seperti tahun lalu, 85 persen. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita capai,” ujarnya.
