Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, (Dok: Kabar Makassar).KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen nyata dalam menghapus kesenjangan pembangunan antara daratan dan wilayah kepulauan. Salah satu langkah strategis yang kini diprioritaskan adalah menghadirkan Sekolah Rakyat dan memperluas jangkauan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak di pulau.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menegaskan bahwa pendidikan dan gizi anak-anak di kepulauan tak boleh dikesampingkan. Akses yang terbatas akibat kondisi geografis tidak boleh menjadi penghalang terpenuhinya hak-hak dasar warga, terutama generasi muda.
“Saya ingin anak-anak di pulau punya kesempatan yang sama untuk belajar dan tumbuh sehat. Karena itu, kami siapkan Sekolah Rakyat dan distribusi MBG langsung ke wilayah kepulauan,” kata Appi di Balai Kota, Kamis (7/8).
Langkah ini sekaligus menjadi wujud pemerataan pembangunan ke wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, yang meliputi Pulau Kodingareng, Barrang Lompo, Barrang Caddi, Langkai, Lanjukang, Lumu-Lumu, hingga Bone Tambu. Meski memiliki potensi besar di sektor perikanan dan pariwisata, masyarakat di pulau-pulau ini masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan gizi anak.
Appi menjelaskan, konsep Sekolah Rakyat yang dirancang Pemkot tidak hanya sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran yang adaptif dengan kondisi lokal. Ia bahkan membuka kemungkinan pembangunan sekolah berasrama (boarding) jika diperlukan.
“Kalau perlu sekolah boarding, kami siapkan tempatnya. Tinggal cari aset pemkot yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Anak-anak tidak boleh lagi menyeberang jauh hanya untuk mengenyam pendidikan,” jelasnya.
Saat ini, tim teknis Pemkot Makassar tengah melakukan pemetaan aset milik pemerintah di Pulau Barrang Lompo dan Barrang Caddi yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah dan titik distribusi MBG. Namun, keterbatasan lahan menjadi tantangan yang tidak ringan.
Untuk mengatasi hal itu, Appi telah membuka komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar ada fleksibilitas dalam pemanfaatan tata ruang di pulau.
“Kalau ada lahan dua hektare, bisa tidak kami gunakan secara khusus untuk fasilitas sekolah? Kalau tidak bisa, kami tetap akan bangun secara bertahap dan mandiri,” katanya.
Lebih lanjut, Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) juga akan menjadi bagian integral dari Sekolah Rakyat. Menu yang seimbang dan terstandar akan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian anak-anak, sehingga bisa mendukung tumbuh kembang dan konsentrasi belajar mereka.
“Kita tidak bisa bicara mutu pendidikan kalau anak-anak datang ke sekolah dalam kondisi lapar atau kurang gizi. MBG harus menjangkau semua, termasuk anak-anak di pulau,” tegas Appi.
Pemkot Makassar menargetkan program ini tidak hanya berjalan sebagai proyek simbolis, melainkan sebagai kebijakan berkelanjutan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan lokal.
Untuk mendukung mobilitas guru dan tenaga kesehatan ke pulau, Pemkot juga menyiapkan dua unit kapal dinas yang akan dikelola oleh pemerintah kecamatan. Armada ini akan membantu distribusi logistik pendidikan, makanan bergizi, dan tenaga layanan publik dengan jadwal yang fleksibel dan responsif.
“Transportasi ini bukan sekadar moda angkut biasa. Ini alat layanan cepat bagi guru, nakes, atau distribusi bantuan pendidikan dan gizi,” ujar Appi.
Appi menegaskan bahwa seluruh rencana dan intervensi Pemkot di wilayah kepulauan tidak boleh didasari kepentingan sesaat. Semua kebijakan harus berbasis riset dan kebutuhan riil di lapangan.
“Saya tidak mau asal bangun. Semua harus melalui kajian ilmiah. Kita bantu masyarakat dengan pendekatan yang benar dan berkelanjutan,” tandasnya.
