Kiri-kanan Abdul Azis (Bupati Kolaka Timur), Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III DPR RI), Rudianto Lallo (anggota komisi III DPR RI), (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, menjadi sorotan tajam publik.
Peristiwa tersebut terjadi di tengah persiapan Partai NasDem menghadapi agenda besar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar pekan ini.
Menanggapi penangkapan tersebut, sejumlah kader Partai NasDem menyuarakan keprihatinan atas pola penegakan hukum yang dinilai sarat dengan opini negatif dan potensi framing politik.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem di Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, dalam keterangan resminya meminta agar semua pihak menghormati proses hukum dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang saat ini sedang diproses oleh KPK.
“Yang kami tolak adalah drama-drama yang bisa menggiring opini publik ke arah yang salah,” tegas Rudianto, Kamis (07/08).
“Kami tidak menentang kerja KPK. Tapi kami menolak cara-cara yang seolah-olah sengaja ditampilkan untuk membentuk persepsi publik sebelum proses hukum berjalan.” tambahannya.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara adil, profesional, dan bebas dari upaya mencari-cari kesalahan, apalagi jika bertepatan dengan momentum politik penting yang sedang dilaksanakan partai.
“Kami merasa terusik karena pada saat bersamaan, besok ada agenda besar Rakernas Partai NasDem. Kami tidak ingin proses hukum dijadikan alat untuk menarget individu tertentu,” imbuhnya.
Sementara itu, Abdul Azis, yang disebut-sebut sebagai pihak yang terkena OTT KPK, turut memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa dirinya dalam kondisi sehat dan mengikuti kegiatan Rakernas NasDem bersama elite partai lainnya.
“Saya baru mendengar kabar itu tiga jam yang lalu. Keluarga, sahabat, banyak yang langsung menghubungi saya karena pemberitaan yang beredar. Saya di sini, hadir bersama Kakak Ahmad Sahroni, sehat dan siap mengikuti Rakernas,” ungkap Abdul Azis.
Ia mengaku siap menjalani seluruh proses hukum yang berlaku, namun menolak cara pemberitaan yang dinilai menggiring opini negatif dan berdampak pada psikologis keluarga maupun masyarakat di daerahnya.
“Terkait proses penyelidikan, saya siap patuh. Tapi yang kami tolak adalah framing yang mengganggu dan belum tentu sesuai dengan fakta hukum. Secara psikologis, ini berat. Keluarga dan masyarakat kami ikut terganggu,” ujarnya singkat.
Sebelumnya, Bendahara Partai NasDem, Ahmad Sahroni membantah kabar Bupati Kolaka Timur, Abdul Aziz terjari dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Itu yang dinamai oleh KPK sebagai OTT. Tapi, berita yang disampaikan Pak Johanis Tanak tidak benar. Abdul Aziz ada di sebelah saya dan sedang mengikuti Rakernas Partai NasDem di Makassar,” kata Ahmad Sahroni.
Ahmad Sahroni mengaku kaget mendengar kabar kader NasDem itu, setelah tiba di Makassar dalam rangka menghadiri rapat kerja nasional (Rakernas) Partai NasDem.
“Saya juga kaget baru sampai di Makassar kalau ada berita ditangkap di salah satu Restoran,” ungkapnya.
Meski demikian, Ahmad Sahroni menuturkan bahwa pihaknya menghormati hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah itu sangat normal.
“Tapi kalau sudah memberitakan hal yang tidak ada menjadi seolah-olah ada, itu menjadi satu pertanyaan. Kenapa kita mesti jadikan drama dalam proses penegakan hukum. Sangat disayangkan kalau akhirnya drama ini dimainkan oleh produk yang kita tidak tahu maksud dan tujuannya seperti apa,” jelasnya.
Ahmad Syahroni juga menyayangkan adanya pemberitaan terkait penangkap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, yang merupakan kader NasDem itu.
“Kita menyayangkan adanya berita yang seolah-olah menyatakan tertangkap tangan, padahal nyatanya yang bersangkutan sedang mengikuti Rakernas di Makassar,” pungkasnya.
