Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Lonjakan jumlah pengangguran di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengingatkan pemerintah agar tak terlena dengan narasi pertumbuhan ekonomi jika di saat yang sama rakyat semakin kehilangan akses terhadap lapangan kerja.
“Jangan lagi bicara soal pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2% hingga 5,8% kalau kenyataannya rakyat justru makin kehilangan pekerjaan,” ujar Nurhadi, Jumat (26/07).
Ia menilai ketimpangan antara data pertumbuhan dan realita di lapangan sudah mencapai tahap kritis. “Data BPS bukan sekadar statistik, itu adalah cermin krisis lapangan kerja kita. Ini adalah bom waktu sosial.”
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia tercatat mencapai 7,28 juta orang naik dari 7,20 juta pada Februari tahun sebelumnya. Dari total tersebut, sekitar 65 persen atau hampir 4,73 juta adalah generasi muda berusia 15–24 tahun. Lebih mencemaskan lagi, satu juta di antaranya merupakan lulusan perguruan tinggi.
Kondisi ini turut dikonfirmasi dalam laporan media internasional Al Jazeera bertanggal 18 Juli 2025, yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat pengangguran kaum muda tertinggi di Asia.
Laporan itu menyebut sekitar 16 persen dari total 44 juta penduduk usia produktif muda di Indonesia berada dalam kondisi tidak bekerja lebih dari dua kali lipat dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang masing-masing berada di kisaran 7–8 persen.
“Ini bukan hanya masalah angka. Ini soal masa depan demografi produktif kita yang terancam menjadi beban ketimbang bonus,” kata legislator dari Partai NasDem tersebut.
Nurhadi mengkritisi belum adanya arah kebijakan ketenagakerjaan yang konkret dan menyasar akar persoalan. Ia menilai program-program Kementerian Ketenagakerjaan sejauh ini belum mampu menjawab kebutuhan riil pasar kerja.
“Kementerian terlalu sibuk dengan pelatihan-pelatihan yang tidak menyentuh kebutuhan industri. Output pelatihannya tidak terserap. Ini kegagalan desain kebijakan,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah untuk menyusun strategi yang lebih progresif dengan fokus pada penguatan pendidikan vokasi dan integrasi pelatihan dengan dunia usaha.
“Tidak cukup hanya pelatihan di kelas. Harus ada skema dual track antara teori di sekolah dan magang langsung di industri. Kita juga harus siap menghadapi perubahan tren pekerjaan, dari digitalisasi hingga transisi menuju ekonomi hijau,” jelasnya.
Tak hanya soal pengangguran muda, Nurhadi juga menyinggung kurangnya perlindungan terhadap pekerja sektor informal yang jumlahnya kini melebihi 58 persen dari total angkatan kerja nasional. Ia mendorong adanya reformasi sistem jaminan sosial yang adaptif dan inklusif, serta perbaikan hukum ketenagakerjaan bagi kelompok rentan.
“Pembangunan ketenagakerjaan tidak bisa lagi bersifat sektoral dan reaktif. Harus lintas sektor, progresif, dan antisipatif. Jangan tunggu ledakan sosial baru bertindak,” ucap Nurhadi.
Ia memastikan bahwa Komisi IX DPR RI tidak akan tinggal diam dan siap menggunakan fungsi pengawasan serta penganggaran untuk menekan pemerintah. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana memanggil Kemenaker, Bappenas, dan lembaga-lembaga pelatihan untuk mengevaluasi ulang arah dan efektivitas program kerja yang ada.
“Arah kebijakan ketenagakerjaan harus berpihak pada rakyat pencari kerja, bukan elite yang bermain proyek. Ini menyangkut martabat bangsa,” jelasnya.
Di penghujung pernyataannya, Nurhadi menegaskan bahwa isu pengangguran tak boleh lagi diperlakukan sebagai komoditas politik musiman, tetapi harus menjadi fondasi utama pembangunan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama.
“Penurunan angka pengangguran harus menjadi pintu masuk untuk menciptakan ekosistem kerja yang bermartabat, adil, dan produktif. Bukan sekadar alat politik angka,” pungkasnya.
