KabarMakassar.com — Di tengah maraknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah, rumor mundurnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sempat menyeruak. Bahkan beredar kabar ia mengunjungi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang untuk mengajukan pengunduran dirinya.
Namun isu itu langsung ditepis oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga memastikan Sri Mulyani masih aktif mengikuti sidang kabinet yang dipimpin Presiden di Istana.
“Tidak, tidak (mundur). Ada, ada tadi Ibu ikut rapat,” ujar Airlangga, Minggu (31/08) lalu.
Belakangan, tekanan publik terhadap Menkeu memang meningkat, menyusul viralnya video pernyataannya soal kesejahteraan guru dan dosen yang dinilai menyinggung masyarakat. Video itu disebut Kementerian Keuangan sebagai hasil manipulasi alias deepfake.
Jika ditarik ke belakang, posisi Menteri Keuangan di Indonesia memang kerap jadi sorotan. Durasi jabatan pun sangat beragam: ada yang hanya bertahan hitungan bulan, ada pula yang berkuasa belasan tahun.
Berikut deretan Menteri Keuangan dari era Soekarno sampai Prabowo:
Era Presiden Soekarno (1945–1967)
Era ini ditandai dengan ketidakstabilan politik dan kabinet yang sering berganti, sehingga banyak menteri yang menjabat dalam waktu singkat. Berikut adalah beberapa yang paling berpengaruh:
1. Alexander Andries Maramis
Masa Jabatan: Menjabat beberapa kali dalam periode 1945-1949.
Capaian/Kebijakan Penting:
Salah satu penandatangan “Piagam Jakarta”.
Berperan penting dalam pencetakan dan peredaran Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai mata uang pertama yang sah milik Republik Indonesia untuk menggantikan mata uang Jepang dan NICA.
2. Sjafruddin Prawiranegara
Masa Jabatan: Menjabat beberapa kali antara 1946-1950.
Capaian/Kebijakan Penting:
Melanjutkan kebijakan ORI untuk menegakkan kedaulatan moneter Indonesia.
Memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) saat agresi militer Belanda, di mana ia juga merangkap sebagai Menteri Keuangan.
Mengeluarkan kebijakan “Gunting Sjafruddin” pada tahun 1950 (saat menjabat di era RIS), yaitu pemotongan nilai uang untuk mengatasi inflasi.
3. Sumitro Djojohadikusumo
Masa Jabatan: Menjabat beberapa kali, terutama pada 1952–1953 dan 1955–1956.
Capaian/Kebijakan Penting:
Memperkenalkan kebijakan Gerakan Benteng, sebuah program untuk melindungi dan mengembangkan pengusaha pribumi.
Melakukan upaya stabilisasi ekonomi di tengah gejolak politik.
4. Djuanda Kartawidjaja
Masa Jabatan: Menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 1957–1959 sambil merangkap sebagai Perdana Menteri.
Capaian/Kebijakan Penting:
Mencanangkan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda sebagai bagian dari perjuangan pembebasan Irian Barat.
Memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin sejalan dengan ideologi politik Presiden Soekarno.
Era Presiden Soeharto (1967–1998)
Era Orde Baru dikenal dengan stabilitas politik yang memungkinkan para menteri (terutama teknokrat ekonomi) menjabat dalam waktu lama.
1. Ali Wardhana
Masa Jabatan: 1968–1983 (15 tahun)
Capaian/Kebijakan Penting:
Dianggap sebagai arsitek utama kebijakan ekonomi Orde Baru yang berhasil menekan hiperinflasi warisan Orde Lama.
Mengelola lonjakan pendapatan negara dari “oil boom” (ledakan harga minyak) pada tahun 1970-an untuk pembangunan infrastruktur.
Menjaga disiplin anggaran dan stabilitas makroekonomi yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi tinggi selama bertahun-tahun.
2. Radius Prawiro
Masa Jabatan: 1983–1988 (5 tahun)
Capaian/Kebijakan Penting:
Mengelola ekonomi saat pendapatan dari minyak menurun drastis, dengan fokus pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan ekspor non-migas.
Memulai langkah-langkah awal deregulasi di sektor ekonomi.
3. J.B. Sumarlin
Masa Jabatan: 1988–1993 (5 tahun)
Capaian/Kebijakan Penting:
Melakukan deregulasi besar-besaran di sektor keuangan dan perbankan, yang dikenal dengan Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88). Kebijakan ini mempermudah pendirian bank baru dan mendorong liberalisasi sektor keuangan.
Menerbitkan “Gebyar Sumarlin” untuk menarik dana masyarakat ke perbankan.
4. Mar’ie Muhammad
Masa Jabatan: 1993–1998 (5 tahun)
Capaian/Kebijakan Penting:
Dikenal sebagai “Mr. Clean” karena usahanya memberantas korupsi di lingkungan kementerian.
Menghadapi awal Krisis Moneter Asia 1997-1998, dengan mengambil langkah-langkah awal stabilisasi seperti melikuidasi 16 bank bermasalah.
Era Presiden B.J. Habibie (1998–1999)
1. Bambang Subianto
Masa Jabatan: 1998–1999 (sekitar 1 tahun 5 bulan)
Capaian/Kebijakan Penting:
Mengelola puncak krisis ekonomi, bekerja sama dengan IMF untuk program pemulihan.
Memimpin proses rekapitalisasi perbankan nasional yang kolaps dan membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Era Presiden Abdurrahman Wahid (1999–2001)
1. Kwik Kian Gie
Masa Jabatan: 1999–2000 (sekitar 10 bulan)
Capaian/Kebijakan Penting: Melanjutkan program restrukturisasi perbankan dan korporasi yang terdampak krisis.
2. Rizal Ramli
Masa Jabatan: 2000–2001 (sekitar 10 bulan)
Capaian/Kebijakan Penting: Melakukan renegosiasi utang luar negeri dan mendorong restrukturisasi di BUMN.
Era Presiden Megawati Soekarnoputri (2001–2004)
1. Boediono
Masa Jabatan: 2001–2004 (sekitar 3 tahun)
Capaian/Kebijakan Penting:
Berhasil membawa Indonesia keluar dari program IMF lebih cepat dari jadwal.
Memulihkan stabilitas makroekonomi, menekan inflasi, dan menstabilkan nilai tukar rupiah.
Membangun kembali fondasi fiskal yang sehat pasca-krisis, menciptakan dasar bagi pertumbuhan ekonomi di periode selanjutnya.
Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014)
1. Sri Mulyani Indrawati (Periode Pertama)
Masa Jabatan: 2005–2010 (sekitar 5 tahun)
Capaian/Kebijakan Penting:
Melakukan reformasi birokrasi dan perpajakan secara fundamental, meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan.
Menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah Krisis Keuangan Global 2008, membuat Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara G20 yang tetap tumbuh positif.
Mengelola kebijakan subsidi energi yang kompleks. Terpilih sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia oleh Emerging Markets pada 2006.
2. Agus Martowardojo
Masa Jabatan: 2010–2013 (sekitar 3 tahun)
Capaian/Kebijakan Penting:
Melanjutkan reformasi birokrasi dan menjaga disiplin fiskal.
Berperan dalam pencapaian peringkat investment grade (layak investasi) bagi Indonesia dari lembaga pemeringkat internasional.
3. Muhammad Chatib Basri
Masa Jabatan: 2013–2014 (sekitar 1 tahun 5 bulan)
Capaian/Kebijakan Penting:
Mengelola perekonomian Indonesia saat menghadapi guncangan eksternal akibat “Taper Tantrum” dari Bank Sentral AS.
Menerapkan paket kebijakan untuk menjaga stabilitas neraca pembayaran dan nilai tukar rupiah.
Era Presiden Joko Widodo (2014–2024)
1. Bambang Brodjonegoro
Masa Jabatan: 2014–2016 (sekitar 1 tahun 9 bulan)
Capaian/Kebijakan Penting:
Fokus pada alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur masif.
Mempersiapkan dan meluncurkan program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tahap awal.
2. Sri Mulyani Indrawati (Periode Kedua)
Masa Jabatan: 2016–2024
Capaian/Kebijakan Penting:
Sukses besar dalam pelaksanaan program Tax Amnesty yang meningkatkan basis data perpajakan.
Mengelola respons fiskal luar biasa untuk menangani pandemi COVID-19, termasuk pelebaran defisit anggaran dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Melakukan reformasi perpajakan lanjutan melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN di tengah berbagai guncangan global (perang dagang, konflik geopolitik).
Berulang kali meraih penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik di tingkat global dan Asia Pasifik.
Era Presiden Prabowo Subianto (2024 – Sekarang)
Kini, di era Presiden Prabowo, Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi Menteri Keuangan di priode ketiganya, dan kembali menghadapi ujian politik. Apakah akan melanjutkan tradisi “panjang umur” seperti Orde Baru, atau justru masuk daftar Menkeu yang terpaksa turun di tengah jalan?
