ilustrasi perusda (dok kabarMakassar)KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar resmi mengumumkan 33 nama direksi dan dewan pengawas yang akan memimpin sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda).
Keputusan ini diharapkan menjadi titik balik bagi peningkatan kinerja badan usaha milik daerah, meski tak lepas dari sorotan DPRD Makassar.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hartono, menilai hadirnya direksi baru harus membawa ‘angin segar’ bagi optimalisasi peran Perusda. Menurutnya, kondisi Perusda saat ini masih jauh dari kata maksimal, khususnya dalam kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“PAD-PAD dari Perusda ini perlu kita tingkatkan, progresnya harus terus naik, itu targetnya. Hampir seluruh Perusda bisa ditingkatkan, PD Pasar, Terminal, saya kira kalau kita kelola dengan benar bisa ditingkatkan dua kali lipat dari yang kemarin,” ujarnya, Rabu (10/09).
Hartono melanjutkan, direksi yang baru harus mampu melakukan perbaikan manajemen internal agar Perusda bisa lebih efektif dan efisien. Salah satunya, dengan melakukan efisiensi pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dinilainya masih terlalu gemuk.
“Termasuk kita mendukung efisiensi SDM yang ada di Perusda kita. Nah tentu dengan melakukan itu semua, kinerja Perusda ke depan bagi siapapun yang memimpin itu harus lebih maksimal dalam rangka fungsi pelayanan dan PAD,” tegas Legislator PKS itu.
Menurutnya, jika tata kelola manajemen diperbaiki, bukan hal yang mustahil target peningkatan PAD dapat tercapai. Namun ia juga mengingatkan, narasi besar dalam pembangunan Perusda harus dibuktikan dengan capaian nyata.
“Jadi penting anda bernarasi, saya ingin melakukan ini, itu, tetapi pada akhirnya Pemkot akan tagih apa yang bisa kau berikan. Dividen apa yang bisa diberikan untuk menambah PAD kita untuk bangun kota ini, pasti begitu,” Pungkasnya
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Makassar William, juga menaruh harapan terhadap lahirnya direksi yang kredibel dan peduli pada pelayanan. Politisi PDIP ini menekankan, orientasi Perusda tidak boleh semata-mata pada pendapatan, melainkan juga kepuasan masyarakat.
“Sehingga kita bisa paralel antara pendapatan dan pelayanan. Jangan sampai pendapatan tinggi tapi pelayanan ke masyarakat sangat buruk. Perlu sinergi yang selaras, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” ujarnya.
William mencontohkan, sejumlah Perusda masih menunjukkan kelemahan serius. Cakupan pelayanan PDAM misalnya, masih berada di angka 75 persen atau di bawah target 80 persen. Masih ada wilayah yang belum terjangkau, ditambah masalah kebocoran air yang marak.
Hal serupa juga terjadi di Perusda Terminal yang dinilai mulai kehilangan fungsi optimal, pasar yang belum tertata baik karena maraknya pasar tumpah, hingga perparkiran yang masih dirundung persoalan parkir liar dan kebocoran pendapatan.
“Dari sisi kekurangannya ini, saya kira jadi tantangan dari pakta integritas yang sudah ditandatangani. Direksi harus segera memperbaiki itu,” Pungkasnya.
Sebelumnya, Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).
Sebanyak 33 nama peserta dinyatakan lolos dan akan mengikuti tahapan wawancara akhir bersama Wali Kota Makassar.
Ketua Pansel Lelang Perusda, Zainal Ibrahim, mengatakan bahwa pengumuman bernomor 005/049/PANSEL/IX/2025 tersebut mencakup lima BUMD strategis, yaitu Perumda Air Minum, Perumda Parkir, Perumda Pasar Makassar Raya, Perumda Terminal Makassar Metro, serta PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Makassar.
“Mereka akan bersaing memperebutkan kursi direksi, dewan pengawas, hingga komisaris. Wawancara dengan Wali Kota Makassar menjadi tahapan terakhir sekaligus penentu,” ujar Zainal.
Wawancara dijadwalkan berlangsung hari ini, Rabu (10/9) hari ini, di ruang kerja Wali Kota lantai 2 Balai Kota Makassar. Peserta diwajibkan hadir tepat waktu dengan mengenakan batik serta membawa dokumen asli yang sebelumnya diunggah melalui sistem pendaftaran.
