Peta Kabupaten Bone. Dok. IstKabarMakassar.com — Usulan pemekaran Kabupaten Bone Selatan kembali menunjukkan perkembangan signifikan.
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, memastikan bahwa Bone Selatan masuk dalam daftar 32 daerah yang diprioritaskan pemerintah pusat untuk dimekarkan setelah melalui proses seleksi ketat dari ratusan usulan yang masuk.
Kepastian ini disampaikan Taufan Pawe saat menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar di Kabupaten Bone, Minggu (16/11).
Ia memaparkan bahwa dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pencabutan moratorium pemekaran daerah telah rampung dan saat ini berada di meja Presiden Prabowo Subianto untuk menunggu persetujuan akhir.
Menurut politisi senior Partai Golkar tersebut, aspirasi pembentukan Kabupaten Bone Selatan sudah melalui pembahasan intens di Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dari 374 usulan pemekaran daerah, Bone Selatan dinilai sebagai salah satu yang paling memenuhi syarat administratif maupun kebutuhan strategis.
“Dari 374 usulan pemekaran, alhamdulillah Komisi II dan Kemendagri sepakat bahwa Bone Selatan termasuk 32 yang paling layak diprioritaskan,” ujar Taufan Pawe.
Mantan Wali Kota Parepare dua periode itu menjelaskan bahwa Komisi II DPR RI telah menuntaskan dua draf RPP yang isinya akan mencabut moratorium pemekaran daerah yang telah diberlakukan sejak 2014. Moratorium tersebut selama ini menjadi penghambat utama bagi banyak daerah yang ingin berstatus mandiri.
“Kabar yang saya terima, dua RPP tentang pencabutan moratorium itu sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Taufan Pawe menegaskan, apabila RPP tersebut disahkan, pihaknya di Komisi II akan memberikan dukungan penuh agar pemekaran Bone Selatan dapat segera direalisasikan.
Harapan masyarakat yang telah bertahun-tahun memperjuangkan pembentukan daerah otonom baru (DOB) tersebut menjadi salah satu alasan kuat yang menurutnya tidak dapat diabaikan.
Ia menilai pemekaran bukan sekadar pemecahan wilayah administrasi, tetapi solusi strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan selatan Bone.
Di sisi lain, Taufan juga menyoroti proyeksi dampak ekonomi apabila Bone Selatan resmi menjadi DOB. Menurutnya, pemekaran wilayah berpotensi meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta mempercepat stabilitas inflasi daerah melalui penguatan struktur pelayanan publik dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Dukungan tokoh nasional asal Bone, Nurdin Halid yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, dinilai menjadi kekuatan tambahan dalam memperjuangkan pemekaran tersebut.
“Jika pemekaran terwujud, inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bone akan terkendali dan meningkat. Ini bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi kebutuhan ekonomi masyarakat,” tutup Taufan Pawe.
