Komisi II DPR RI sekaligus Anggota Badan Anggaran DPR RI, Dr. H. M. Taufan Pawe saat Menghadiri Forum Strategi yang Digelar Bawaslu Sulsel, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Penguatan kelembagaan pengawasan pemilu menjadi fokus utama dalam forum strategis yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Same Resort Bira Beach, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Rabu (6/8).
Kegiatan yang mengangkat tema ‘Refleksi Pasca Pemilu Serentak 2024 dan Penguatan Kelembagaan Bawasl’ ini turut menghadirkan tokoh nasional, akademisi, dan elemen masyarakat sipil.
Hadir sebagai narasumber utama, Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Anggota Badan Anggaran DPR RI, Dr. H. M. Taufan Pawe, bersama Anggota Bawaslu Provinsi Sulsel, Drs. Saiful Jihad, yang saat ini menjabat sebagai Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Bulukumba, tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan.
Saiful Jihad menekankan bahwa tanggung jawab Bawaslu tidak berakhir setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai. Menurutnya, masa pasca-pemilu justru merupakan momentum emas untuk membangun kesadaran demokrasi di tingkat akar rumput.
“Ruang kosong pasca pemilu adalah momen penting untuk menanamkan nilai demokrasi. Melalui pendidikan pemilih dan penguatan partisipasi publik, kita sedang menyiapkan ladang demokrasi. Kita berharap saat tahapan berikutnya dimulai, kita bisa memanen masyarakat yang sadar, aktif, dan bertanggung jawab,” ujar Saiful.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan edukasi politik di luar tahapan formal tidak boleh dipandang sebagai pelengkap belaka. Untuk itu, ia meminta dukungan DPR RI agar Bawaslu mendapatkan penguatan anggaran dan legitimasi politik dalam menjalankan peran di luar masa kampanye.
“Kami titip aspirasi kepada Pak Taufan. Kerja-kerja pasca pemilu memerlukan dukungan kebijakan dan pembiayaan yang memadai. Demokrasi yang sehat tidak bisa hanya disiapkan menjelang hari pencoblosan,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Taufan Pawe menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan kelembagaan Bawaslu, termasuk dalam aspek kewenangan, SDM, dan anggaran. Ia menyoroti munculnya wacana yang ingin melemahkan posisi Bawaslu dengan mengembalikannya ke format lembaga ad-hoc.
“Saya tegas menolak gagasan itu. Mengembalikan Bawaslu ke format ad-hoc adalah langkah mundur dalam sejarah demokrasi kita,” kata mantan Wali Kota Parepare dua periode tersebut.
Menurut Taufan, tantangan demokrasi ke depan semakin kompleks dan dinamis. Maka, Bawaslu sebagai garda pengawasan demokrasi harus diperkuat agar mampu menjawab tuntutan tersebut.
“Kalau kita ingin pemilu yang berkualitas, maka lembaga pengawasnya harus kita kuatkan. Jangan hanya disalahkan ketika ada kekurangan, tapi diberi alat untuk mencegah kekurangan itu terjadi,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa dukungan anggaran menjadi aspek krusial dalam memperkuat fungsi pengawasan. Dengan meningkatnya beban kerja, apalagi dalam sistem pemilu serentak, Bawaslu membutuhkan jaminan sumber daya yang proporsional.
“Jangan berharap pengawasan maksimal kalau perangkatnya tidak diberi cukup ruang. DPR harus hadir, negara harus hadir,” pungkas Taufan.
