Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar saat Bertemu dengan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham (Dok: KabarMakassar).KabarMakassar.com — Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar menemui Wali Kota Munafri Arifuddin untuk membahas solusi atas mandeknya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere, yang hingga kini tidak dapat dibenahi karena status aset sepenuhnya masih dimiliki Pelindo.
Pertemuan fraksi Mulia bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin berlangsung di Balai Kota Makassar, Selasa (18/11).
Pertemuan ini diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota sekaligus Plt. Ketua Demokrat Makassar, Aliyah Mustika Ilham.
Fraksi Mulia hadir Ray Suryadi Arsyad, bersama legislator Demokrat lainnya, Tri Sulkarnain. Keduanya menyampaikan laporan kondisi lapangan dan hambatan kebijakan yang selama bertahun-tahun membelit pengelolaan TPI Paotere.
Ray menjelaskan bahwa akar persoalan utama terletak pada status aset TPI Paotere yang sepenuhnya masih dimiliki Pelindo, sehingga Pemerintah Kota tidak dapat melakukan pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas.
“Kami membahas persoalan Tempat Pelelangan Ikan Paotere ini sama sekali tidak bisa dilakukan perbaikan apalagi pembangunan, karena asetnya itu masih sepenuhnya dimiliki oleh Pelindo,” tegas Ray.
Ia mengungkapkan bahwa pada masa lalu Pemkot Makassar dapat mengelola kawasan tersebut melalui skema sewa dengan Pelindo, sehingga TPI sempat dikelola dalam bentuk UPT. Namun, sejak masa sewa itu terhenti pada tahun 1997, seluruh kewenangan kembali ke Pelindo dan membuat pedagang kehilangan kepastian.
Situasi itu kembali menimbulkan kendala pada tahun 2023, ketika DPRD Makassar mendorong rehabilitasi TPI Paotere. Proses tersebut justru berujung menjadi temuan hukum pada tahun 2024, karena dianggap melakukan intervensi terhadap aset non-Pemkot.
Ray menegaskan bahwa di balik semua polemik aset, TPI Paotere tetap memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, menurutnya, pendapatan dari UPT Paotere konsisten melebihi Rp1 miliar per tahun dan lebih besar dibanding pendapatan PD Terminal.
“Ini salah satu PAD yang sifatnya optimal dan konsisten setiap tahun lebih dari Rp1 miliar. Tapi fasilitasnya tetap tidak layak. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Tidak adil bagi masyarakat di sana,” kata Politisi Demokrat itu.
Ia menambahkan bahwa ketidakjelasan status aset sangat merugikan pelaku usaha, terutama karena TPI Paotere merupakan pusat penyedia bahan pangan yang seharusnya memenuhi standar kebersihan. Ray mendesak adanya komunikasi langsung antara Pemkot Makassar dan Pelindo agar tersedia solusi permanen.
“Perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah selevel Direktur Pelindo. Kalau tidak,” ujarnya.
Ray berharap bahwa situasi ini bisa lebih cepat diselesaikan, sehingga tidak ada demonstrasi hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Ia menegaskan bahwa masyarakat hanya membutuhkan kepastian apakah kawasan itu akan dihibahkan, disewa kembali, atau skema lain yang memungkinkan Pemkot melakukan penataan.
“Demonstrasi dan RDP itu harus menjadi langkah terakhir, sebelumnya dilakukan semoga semu sudah bisa diselesaikan di TP Paotere,” pungkasnya.
