Mendagri Tito Karnavian (kanan) (dok. Ist)KabarMakassar.com — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat dalam menangani dampak pasca-aksi demonstrasi akhir Agustus lalu di Sulawesi Selatan.
Sejumlah langkah diprioritaskan, mulai dari rehabilitasi korban, rekonstruksi fasilitas yang rusak, hingga dialog dengan masyarakat.
Dia mengatakan pengalaman aksi unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan sebelumnya menjadi pelajaran penting. Pemerintah bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) diminta meningkatkan kekompakan, khususnya dalam pendekatan terhadap tokoh masyarakat, serta memperkuat deteksi dini potensi gangguan keamanan.
“Untuk mengahadapi belajar dari pengalaman kemarin aksi kekerasan yang ada, lebih kompak terutama pendekatan kepada tokoh-tokoh dan semua elemen masyarakat, Forkopimda juga kompak kemudian deteksi kerugian juga harus kuat untuk membaca apa yang terjadi di masyarakat terutama yang berpotensi gangguan Kamtibmas. Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, ya, kemarin untung cepat bisa diatasi meskipun ada korban,” kata Tito saat kunjungan kerja di Makassar, kemarin.
Mendagri menjelaskan, langkah pertama yang harus dilakukan setelah kerusuhan adalah rehabilitasi. Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap korban jiwa maupun yang mengalami luka. Dia menegaskan Presiden Prabowo juga ikut memberi atensi pada penanganan korban.
“Kalau ada peristiwa itu, harus dilakukan tiga hal. Yang pertama, rehabilitasi terutama membantu yang wafat dan yang masih luka, sakit, saya tahu banyak diberikan perhatian oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga bapal presiden menaruh perhatian,” jelasnya.
Selain itu, Tito menekankan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak akibat aksi demonstrasi. Menurutnya, pembagian kewenangan dilakukan sesuai tingkat kerusakan, baik ditangani pemerintah daerah maupun kementerian terkait.
Berdasarkan data Kemendagri, ada sejumlah aset pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang rusak. Kemendagri merinci, kerugian di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tersiri atas 1 avanza terbakar, 1 mobil xpander terbakar, 1 pos penjagaan terbakar, 1 ruang aspirasi masyarakat terbakar, dan Gardu listrik Kejati terbakar.
Kemudian kerugian di DPRD Sulsel meliputi Kantor DPRD Sulsel Menara DPRD Sulsel terbakar, 1 mobil avanza terbakar, 1 unit box atm terbakar, 1 pos penjagaan terbakar, 3 unit motor, dan 1 ruang musala.
Sementara kerugian di DPRD Kota Makassar meliputi Kantor DPRD Kota Makassar terbakar, serta beberapa mobil dan motor terbakar. Selain itu, Gedung DPRD Kota Palopo juga dirusak.
“Kemudian, rekonstruksi. Ada yang terbakar, yang berat, sedang, ringan. Yang ringan mungkin oleh daerah, tapi kalau yang sedang kalau biayanya gak ada, di-take over oleh Kementerian PU. Yang berat seperti kantor DPRD Provinsi maupun Kota Makassar, saya sudah diskusi langsung dengan Menteri PU, itu akan dilaksanakan oleh PU. Timnya juga sudah datang ke sini. Kita harapkan semua rekonstruksi dapat dilakukan secepat mungkin,” tegas Tito.
Lebih lanjut, Tito menyebut dialog tetap menjadi strategi utama pemerintah dalam meredam potensi gejolak sosial. Dia menggarisbawahi pentingnya program yang berpihak kepada rakyat untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik berulang.
“Di samping itu, dialog-dialog juga terus dilakukan. Program-program yang pro kepada rakyat itu dilakukan. Mulai dari membuka lapangan kerja, kemudian menghidupkan swasta, kemudian juga menjaga inflasi agar harga barang dan jasa tetap terjaga, terjangkau oleh masyarakat dan saya lihat datanya cukup bagus dan lain-lain,” ucapnya.
Tito juga mengapresiasi kondisi ekonomi Sulawesi Selatan yang dinilainya cukup stabil. Hal ini menjadi salah satu modal penting dalam menjaga ketahanan sosial dan politik di daerah.
“Di seluruh Sulawesi Selatan ini relatif cukup baik. Angka inflasi, angka pertumbuhan ekonomi cukup bagus,” pungkasnya.
