Kondisi Kantor DPRD Makassar pasca dibakar massa aksi (Dok : Atri KabarMakassar).KabarMakassar.com – Perhitungan total kerugian akibat kebakaran Gedung DPRD Makassar pada 29 Agustus 2025 hingga kini masih terkendala.
Seluruh inventaris kantor dilaporkan hangus terbakar, sementara sejumlah barang juga ikut raib karena dijarah massa pasca kebakaran.
Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar, Muhammad Fadli Tahar, menyebut kondisi ini membuat pendataan tidak sederhana.
“Inventaris DPRD terbakar semua. Biasanya ada data peralatan seperti kursi dan perlengkapan kantor lain, tapi kali ini habis. Bahkan ada juga yang hilang karena dijarah,” ungkapnya melalui saluran telpon, Kamis (04/09).
Ia menambahkan, BPBD belum bisa memastikan kapan total kerugian bisa rampung dihitung. Untuk sementara, data awal yang tersedia digunakan sebagai acuan percepatan pemulihan.
Rencana pembangunan kembali fasilitas DPRD Makassar disebut akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Saya juga sudah menyampaikan ke Kementerian PU terkait kondisi ini, karena masuk kategori bencana sosial,” pungkas Fadli.
Sebelumnya, Tim Asesmen Kaji Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mencatat kerugian sementara mencapai Rp253,4 miliar.
Komandan Tim Asesmen Kaji Cepat BPBD Kota Makassar, Yuli Rachmat, mengatakan perhitungan itu masih bersifat sementara karena dilakukan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan.
“Berdasarkan hasil assessment di lokasi kejadian, total kerugian sementara yang kami peroleh sebesar Rp253.400.000,” kata Yuli dalam laporan tertulisnya, Sabtu (30/08).
Ia merinci, kerugian terbesar berasal dari kendaraan dinas yang ikut hangus dalam peristiwa itu.
“Tercatat ada 67 unit kendaraan roda empat dengan estimasi harga rata-rata Rp200 juta per unit, sehingga total nilainya Rp13,4 miliar. Selain itu, terdapat 15 unit kendaraan roda dua dengan estimasi harga Rp16 juta per unit, total Rp240 juta,” jelasnya.
Sementara untuk bangunan utama, kata Yuli, gedung DPRD yang terdiri dari empat lantai dengan luas keseluruhan sekitar 1.600 m² dipastikan mengalami kerusakan parah. Namun nilai kerugiannya masih sulit dipastikan karena keterbatasan akses masuk akibat kondisi bangunan yang rentan runtuh.
“Alat dan perlengkapan kantor tidak dapat diasumsikan nilainya karena fisiknya sudah tidak dapat dikenali. Akses ke ruangan juga sangat terbatas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yuli menegaskan bahwa angka kerugian nyata bisa jauh lebih besar dari hasil kaji cepat. Hal itu karena ada banyak faktor yang belum masuk dalam hitungan awal.
Ketidakpastian terbesar ada pada nilai kendaraan yang sebenarnya, apakah mobil dinas atau mobil pribadi biasa. Begitu pula dengan luas dan spesifikasi bangunan.
“Peralatan kantor, arsip, dokumen penting, serta biaya tidak langsung seperti pemulihan layanan pemerintahan, relokasi, hingga kehilangan arsip, itu belum dihitung. Jika semua itu dimasukkan, kerugian ekonomi nyata bisa jauh lebih besar,” jelasnya.
