Bupati Maros Chaidir Syam (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah di pedalaman Kabupaten Maros menjadi sorotan publik setelah kisah seorang ibu hamil asal Dusun Cindakko, Desa Bontosomba, Kecamatan Tompobulu, viral di media sosial.
Buruknya akses jalan membuat warga terpaksa menandu pasien sejauh tujuh kilometer melewati jalur berlumpur dan berbatu demi mendapatkan pertolongan medis.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Maros Chaidir Syam menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang masih dialami masyarakat di Cindakko.
Ia mengakui bahwa keterbatasan akses menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, terutama untuk wilayah-wilayah yang berada di kawasan terpencil.
“Kami secara pribadi memohon maaf kepada seluruh warga di Cindakko. Kami pemerintah masih terus berupaya melaksanakan pembangunan infrastruktur sampai ke sana,” ujar Chaidir Syam, Senin (20/10).
Chaidir menjelaskan, Dusun Cindakko berada di kawasan pegunungan dengan medan ekstrem sehingga memerlukan waktu dan anggaran besar untuk membuka akses jalan. Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur hingga ke daerah terjauh.
“Insyaallah secara bertahap pembangunan jalan akan terus kita lakukan sampai ke sana. Memang jalurnya ini termasuk yang paling jauh dan sulit dijangkau,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang menimpa warga tersebut. Ia menilai kasus seperti ini seharusnya tidak lagi terjadi di tengah upaya pemerintah meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur.
“Tentunya kami merasa prihatin dan menyesalkan peristiwa ini. Semoga ke depan tidak ada lagi kejadian seperti yang dialami warga di Maros tersebut,” ujar Iwan Aras, Senin (20/10).
Iwan menjelaskan bahwa Kabupaten Maros termasuk dalam kriteria penerima program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2025–2026, karena masuk kawasan strategis penghasil pangan sekaligus wilayah penghubung antar-simpul transportasi. Menurutnya, daerah seperti Maros seharusnya mendapatkan perhatian lebih untuk menunjang akses ekonomi dan pelayanan publik.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam mengajukan laporan serta perencanaan teknis infrastruktur ke pemerintah pusat agar bisa segera ditindaklanjuti.
“Pemerintah daerah perlu menyiapkan desain dan penataan jalan serta melaporkan berbagai kendala infrastruktur yang dihadapi ke pusat. Kalau ruang fiskalnya terbatas, bisa memanfaatkan dukungan dari pemerintah pusat,” tegasnya.
