Kantor Bupati Jeneponto (Dok : Ist)KabarMakassar.com –- Keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto, untuk menerapkan format baru dalam perayaan Maulid Akbar menuai respons beragam di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam rapat Coffee Morning yang dipimpin oleh pimpinan daerah pada Rabu, (17/09) diumumkan bahwa para ASN wajib menyumbang bakul berisi bahan pokok, dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan jabatan.
Dimana, aturan yang ditetapkan dalam rapat tersebut mengharuskan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyumbang 50 bakul, Sekretaris OPD 20 bakul, Kepala Bidang 20 bakul, Kepala Sub Bagian 10 bakul, dan staf minimal 2 bakul. Setiap bakul berisi 3 liter beras dan 15 butir telur.
Kebijakan ini kemudian memicu keluhan dari sejumlah ASN, terutama staf dan pejabat eselon IV. Mereka merasa keberatan dengan jumlah bakul yang harus disiapkan.
Salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya menyampaikan meskipun niatnya mulia, implementasi kebijakan ini dinilai memberatkan secara finansial bagi para pegawai ditengah kondisi efisiensi yang diterapkan oleh Pemerintah pusat.
“Kami memahami niat baik pemerintah untuk membantu masyarakat miskin. Namun, beban ini terasa berat bagi kami, apalagi dengan harga kebutuhan pokok yang terus naik,” tandasnya usai dikonfirmasi Tim Kabarmakassar.com, Rabu (17/09) malam.
Misalnya untuk satu orang staf saja, jika dihitung dari segi pengeluaran maka totalnya mencapai Rp155 ribu. Jika dirincikan maka telur satu rak harga paling murah Rp55 ribu dengan isi 30 biji.
Sementara beras perliter harganya Rp10 ribu dikali 6 maka, jumlahnya Rp60 ribu. Sedangkan bakul ember 2 buah harga yang paling murah Rp20 ribu, maka jumlahnya dikisaran Rp40 ribu.
Dengan total yang begitu besar dan jumlah ASN di Jeneponto mencapai 4.438 orang ditambah pegawai PPPK 722 orang, berarti jumlah keseluruhan pegawai di ruang lingkup Pemkab Jeneponto berada di angka 5.160 orang.
Otomatis jumlah pengeluaran ditengah kondisi efisiensi yang saat ini berjalan mencapai Rp799.800.000. Itu pun belum termasuk, Kepala Dinas, Sekertaris Dinas, Kepala Bidang, Camat, Lurah, Kepala Seksi, termasuk Kepala Sekolah 10 bakul.
“Kalau dihitung, jumlahnya nyaris mencapai Rp milyar. Nah dengan jumlah yang begitu besar, sebaiknya pemerintah harus mengkaji kebijakan ini,” imbuhnya.
Selain sumbangan bakul, setiap OPD juga diinstruksikan untuk memasang lampu hias di halaman dan pagar kantor masing-masing. Surat edaran terkait seluruh kebijakan ini dikabarkan baru akan diterbitkan oleh Bupati pada Kamis esok.
Kendati demikian, wacana tersebut telah menjadi perbincangan hangat di lingkungan pemerintahan di ruang lingkup Pemkab Jeneponto.
Menanggapi keluhan tersebut, Asisten III Sekretariat Pemkab Jeneponto, Nudzuldin Allo, menjelaskan bahwa instruksi yang disampaikan dalam rapat tersebut belum ditindaklanjuti secara resmi atau pun formil dalam bentuk surat edaran.
“Dalam rapat tersebut, pimpinan menyampaikan bahwa perayaan maulid kita harapkan begitu bermakna. Tidak sekadar merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tapi setidaknya bermakna dan berkaitan dengan sinergi pembangunan daerah,” jelasnya, saat dikonfirmasi pada Kamis (18/09).
Nudzuldin menegaskan bahwa tujuan utama Pimpinan Daerah dalam kebijakan ini, mengentaskan kemiskinan ekstrem, khususnya untuk 15 ribu lebih keluarga miskin yang terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) Desil 1.
Tujuannya, Bupati ingin perayaan maulid Ini berbeda dari maulid tradisi sebelumnya. Dimana menurutnya, pembagian “songkolo” (makanan ketan khas) sering kali tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh kalangan pejabat.
Ia juga menekankan bahwa sumbangan ini merupakan bagian dari ibadah, bukanlah kewajiban yang bersifat memaksa.
“Ini kan persoalan ibadah. Ini murni gerakan untuk pengentasan kemiskinan dan menggerakkan kita sebagai umat Islam agar maulid ini lebih bermakna. Kalau pun ada teman-teman ASN mengeluh, itu wajar saja, tapi ini tidak bersifat paksaan dan tidak ada sanksi bagi yang tidak mampu atau tidak tergerak hatinya untuk menyumbang,” tegas Nudzuldin.
Sebagai daya tarik kata dia, kegiatan ini akan dikemas dalam bentuk perlombaan dan akan dinilai, di mana OPD yang paling banyak menyumbang akan mendapatkan apresiasi.
“Supaya ini lebih meriah juga maka kegiatan ini dikemas dalam bentuk perlombaan, lomba yang disebut, pak bupati paling banyak bakulnya bukan karena banyak ASN-nya, tapi yang paling banyak melampaui target. Akan dinilai, Nantinya para pemenang, akan diberikan reward atau akan diberikan apresiasi. Kalau ada yang teman-teman ASN sih wajar-wajar saja, tapi tidak bersifat paksaan,” pungkasnya.
