Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya (dok. Syamsi/Kabar Makassar)KabarMakassar.com — Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menegaskan bahwa solusi fiskal di daerah tidak boleh hanya bertumpu pada peningkatan pajak yang berisiko membebani masyarakat.
Dalam wawancara usai rapat koordinasi terkait pembahasan arah kebijakan APBD 2026 di Makassar belum lama ini, Bima Arya menekankan perlunya daerah menyelaraskan potensi lokal dengan program prioritas nasional. Menurutnya, masih banyak skema pendanaan yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.
“Ya inilah perlunya menyisir program-program pusat yang bisa diakses apa saja, tergantung karakteristik daerah. Ada kampung nelayan misalnya, gitu ya, kemudian ada ekonomi kreatif, pariwisata, nah Kemendagri lagi berusaha menjembatani itu. Jadi potensi daerahnya apa dan dicocokkan dengan program prioritas pusat, itu pertama,” ujarnya.
Selain itu, Bima mendorong pemerintah daerah untuk memperluas kerja sama dengan berbagai elemen di luar pemerintah. Pendekatan kolaboratif menjadi kunci agar daerah mampu menjawab tantangan fiskal tanpa membebani masyarakat melalui pajak tambahan.
“Pemerintah daerah ini juga harus berkolaborasi dengan pentahelix gitu ya, untuk bisa menjemput peluang-peluang lain selain pajak, makanya penekanannya adalah pendapatan asli daerah yang tidak memberatkan, artinya selain pajak apa saja, nah dilihat lokalnya seperti apa. Seperti Sidrap misalnya kan, kuatnya di pangan di situ, ya daerah lain tentu punya kekhasan di situ,” jelasnya.
Dia juga mengingatkan bahwa inovasi daerah tidak dapat berjalan sendiri. Harus ada dukungan dari berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, sektor swasta, hingga lembaga pembiayaan. Kemitraan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga disebutnya sebagai salah satu solusi strategis.
“Ya kita dorong untuk berinovasi, tapi inovasi tidak bisa sendiri. Inovasi harus didukung oleh kampus, didukung juga oleh sektor swasta, ya, bisa juga kemudian bermitra dengan lembaga yang bisa memberikan modal, gitu ya, seperti kerja sama KPBU gitu ya.”
Menanggapi anggaran yang semakin ketat, Wamendagri juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam program-program pemerintah daerah. Dia menyebut peran kepala daerah menjadi sangat vital, termasuk dalam pengawasan dan penyisiran langsung terhadap pos-pos anggaran yang ada.
Menurut Bima, sikap aktif dan keterlibatan langsung dari kepala daerah akan menentukan efektivitas anggaran, terutama dalam situasi fiskal yang penuh tekanan seperti saat ini. Kesiapan daerah untuk beradaptasi dan berinovasi menjadi kunci menjaga keberlangsungan program pembangunan tanpa membebani masyarakat.
“Ya, kepala daerah harus turun langsung menyisir itu. Kepala daerah bersama Bappeda, bersama bagian keuangan, itu menyisir semua pos-posnya. Kadang-kadang ada kepala daerah yang tidak terlalu terlibat, ya,” katanya.
