Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat Menghadiri Green Leadership Forum, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, melontarkan kritik tajam terhadap belum maksimalnya pelaksanaan komitmen iklim di tingkat pemerintah daerah.
Meski Indonesia rutin mengikuti forum-forum lingkungan dunia seperti Conference of Parties (COP), menurutnya implementasi nyata di lapangan masih jauh dari harapan.
Pernyataan itu disampaikan Bima Arya dalam acara Green Leadership Forum yang digelar di Hotel Sheraton Makassar, Selasa (29/7), dan dihadiri oleh kepala daerah se-Sulawesi Selatan, termasuk Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi, menyampaikan kesiapan pemerintah kota untuk memperkuat kebijakan lingkungan hidup sebagai bagian dari transformasi menuju kota hijau berkelanjutan.
Ia, menyatakan bahwa Makassar telah memulai langkah konkret melalui berbagai inisiatif, mulai dari penguatan edukasi lingkungan, sistem bank sampah, hingga pengembangan transportasi ramah lingkungan.
“Kami sadar tantangan ini tidak bisa kami hadapi sendiri. Butuh ekosistem yang saling menopang dari pusat hingga kelurahan,” ujarnya.
Menurut Appi, pembangunan berkelanjutan bukan sekadar proyek fisik, tapi merupakan tanggung jawab moral seluruh pemangku kepentingan terhadap masa depan bumi dan generasi mendatang.
Ia menegaskan bahwa Makassar siap menjadi kota percontohan dalam penerapan kebijakan lingkungan yang terintegrasi, dengan membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta.
“Kami ingin Makassar bukan hanya tumbuh, tapi juga tangguh terhadap krisis iklim. Ini momentum yang tidak boleh kita lewatkan,” tutupnya.
Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya konsistensi antara komitmen global, nasional, dan lokal terkait penanganan perubahan iklim.
Ia menekankan adanya kesenjangan pelaksanaan di lapangan meskipun Indonesia secara aktif hadir di berbagai forum dunia seperti Conference of Parties (COP).
“Kalau kita rutin ikut COP tetapi tidak diumumkan secara nasional, dan tidak diturunkan secara lokal. Kita butuh eksekusi yang nyata, bukan sekadar partisipasi seremoni,” tegas Bima Arya.
Mantan Wali Kota Bandung itu juga mengungkap data mengkhawatirkan mengenai krisis lingkungan di Indonesia. Menurutnya, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-17 dunia untuk polusi udara terburuk berdasarkan IQR.
Selain itu, terdapat 170 jenis flora dan 189 fauna yang kini berstatus kritis dan terancam punah.
“Kita menghadapi ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, maka kita tidak akan ke mana-mana,” ujarnya.
Wamendagri menekankan, dua sektor yang paling relevan dengan keseharian pemerintah daerah, yaitu transportasi dan pengelolaan limbah.
Kedua sektor ini dinilai sebagai penyumbang signifikan emisi karbon, namun masih belum tertangani secara komprehensif di banyak wilayah.
“Tidak semua kota punya industri besar, tapi semua punya kendaraan dan sampah. Sayangnya, belum ada satu kota pun di Indonesia yang berhasil menangani sampah dari hulu ke hilir secara paripurna,” ungkapnya.
