
KabarMakassar.com — Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Eddy O.S. Hiariej menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta pada Senin, 15 September 2025. Agenda utama pertemuan ini adalah Pembahasan Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Hukum RI Tahun 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
Dalam paparannya, Wamenkum RI menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan prioritas Kementerian Hukum. Fokus penyesuaian meliputi pemenuhan penyelenggaraan reformasi birokrasi, penyediaan sarana peralatan kerja, serta dukungan terhadap layanan hukum dan komunikasi publik.
“Semua dilakukan agar pelayanan publik dan pengelolaan keuangan negara semakin efisiensi dan tepat sasaran,” ujar Wamenkum yang biasa disapa Eddy.
Lebih lanjut, Eddy menyampaikan bahwa penyesuaian ini mencakup masing-masing unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Hukum. Menurutnya langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan hukum dan administrasi kepada masyarakat, termasuk transformasi digital layanan KI.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menyampaikan dukungannya terhadap langkah Kementerian Hukum dalam menjalankan program-program prioritas nasional serta menyatakan kesepakatannya terhadap anggaran Kementerian Hukum Tahun 2026.
“Komisi XIII DPR RI meminta Kementerian/Lembaga (K/L) untuk memastikan anggaran yang tersedia dapat memaksimalkan pelaksanaan program prioritas agar sejalan dengan arah kebijakan nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dewi menekankan pentingnya orientasi pada kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Hal ini diperlukan agar pengelolaan keuangan negara semakin efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” tutupnya.
Melalui Rapat Kerja ini, diharapkan sinergi antara Kementerian Hukum dan Komisi XIII DPR RI semakin kuat dalam mewujudkan program-program prioritas nasional yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, saat dikonfirmasi, Rabu (17/9/2025) menyambut baik pertemuan tersebut. Menurutnya, penyesuaian rencana kerja dan anggaran Tahun 2026 yang disampaikan oleh Wamenkum merupakan langkah strategis yang ditempuh untuk terus meningkatkan pelayanan publik.
“Kami menyambut baik dukungan Komisi XIII DPR RI terhadap penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kemenkum Tahun 2026. Tentu saja penyesuaian ini akan berdampak juga terhadap pelayanan publik di Kanwil Kemenkum Sulsel yang terus didorong ke arah yang lebih baik,” ujar Andi Basmal.