KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar bersiap mencetak sejarah sebagai kota pertama di Indonesia yang menyediakan fasilitas penitipan anak khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Rencana ini diumumkan langsung oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dalam acara Pengukuhan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar Masa Bakti 2024–2029 dan Serah Terima Jabatan Ketua DWP, Kamis (17/07) di Balai Kota Makassar.
Aliyah menyampaikan bahwa gagasan ini lahir dari kondisi nyata di lapangan, saat dirinya melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Ia menemukan banyak ASN perempuan yang membawa anak ke kantor karena tidak memiliki alternatif tempat penitipan yang aman dan nyaman.
“Ini fakta yang menyentuh hati. Kita melihat para ibu ASN yang tetap berkomitmen menjalankan tugas negara, tetapi kesulitan karena tidak ada tempat penitipan anak. Di sinilah negara harus hadir. Kita ingin Makassar menjadi kota pelopor di Indonesia dalam hal ini,” ujar Aliyah Mustika Ilham.
Menurutnya, terobosan ini bukan sekadar program tambahan, melainkan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ASN dan keluarganya.
Ia menekankan, jika fasilitas ini berhasil diwujudkan dan berjalan efektif, maka Makassar akan menjadi model nasional bagi kota-kota lain.
“Kita tidak ingin berhenti pada wacana. Kalau berhasil, saya ingin Dharma Wanita Pusat datang langsung melihat bagaimana Makassar bisa memberi solusi nyata bagi ASN perempuan. Ini bentuk keberpihakan yang jelas terhadap peran perempuan dalam birokrasi dan pembangunan,” tegasnya.
Aliyah menambahkan, kehadiran fasilitas penitipan anak akan memberi dampak ganda, meningkatkan produktivitas kerja ASN dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif serta ramah keluarga.
Ia pun mengajak Dharma Wanita Kota Makassar untuk berperan aktif dalam mendorong percepatan realisasi program tersebut.
Lebih jauh, Aliyah menekankan pentingnya sinergi antara pengurus DWP dan jajaran Pemkot Makassar dalam menyusun dan menjalankan program-program yang betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat dan ASN.
Aliyah berharap, Dharma Wanita ke depan tidak hanya dikenal karena kegiatan seremonialnya, tetapi karena kebermanfaatannya yang nyata.
“Saya ingin Dharma Wanita dikenal bukan karena acaranya, tapi karena dampaknya. Kita harus bekerja dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan. Tidak boleh ada jarak antara pengurus dan penasihat. Mari kita cetak sejarah bersama,” Pungkasnya.
Sebelumnya, gagasan ini juga sempat dilontarkan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi), pada Senin (23/06) lalu.
Appi menegaskan, bahwa langkah ini merupakan bentuk perhatian serius terhadap kesejahteraan pegawai, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan ramah keluarga.
Ia mengungkapkan bahwa selama melakukan kunjungan ke berbagai kantor pemerintahan, dirinya sering mendapati ruangan kerja dipenuhi oleh balita yang ikut orang tuanya bekerja karena tidak adanya tempat penitipan anak yang memadai.
“Saya beberapa kali masuk ke kantor, justru lebih banyak anak kecil daripada pegawainya. Ini harus jadi perhatian. ASN perlu fokus bekerja, dan kita sebagai pemerintah wajib menciptakan ruang untuk itu. Daycare adalah salah satu jawabannya,” ujar Appi.
Menurutnya, tidak semua ASN memiliki akses terhadap pengasuhan anak yang memadai di luar jam kerja. Terutama bagi pasangan muda yang keduanya bekerja, keberadaan fasilitas penitipan menjadi kebutuhan mendesak.
Appi menilai, membiarkan anak-anak ikut ke tempat kerja bukanlah solusi ideal, baik bagi pegawai maupun perkembangan anak itu sendiri.
Ia menjelaskan bahwa Pemkot tengah mengkaji dua opsi lokasi pembangunan daycare. Alternatif pertama adalah membangun fasilitas tersebut di kawasan Balai Kota Makassar untuk menjangkau pegawai pusat pemerintahan.
Alternatif kedua adalah menghadirkan fasilitas serupa di area permukiman ASN, agar lebih dekat dari rumah dan mempermudah pengantaran anak.
“Anak-anak harusnya bermain dengan teman sebayanya, bukan duduk diam di sudut ruangan kantor. Ini bukan hanya soal kenyamanan kerja, tapi juga soal tumbuh kembang anak. Jadi harus ada solusi jangka panjang,” tegasnya.
Wacana ini disambut positif oleh kalangan legislatif. Namun, muncul pula sejumlah catatan penting yang disuarakan agar implementasi kebijakan tersebut bisa lebih efisien dan tepat sasaran.
Bendahara Fraksi PPP DPRD Kota Makassar, Umiyati, menilai bahwa gagasan tersebut sangat baik, namun perlu diawali dengan langkah realistis dan tidak membebani anggaran daerah secara berlebihan.
“Menurut saya ini sangat positif sekali. Tapi alangkah baiknya kalau kita manfaatkan dulu ruangan yang ada di kantor, seperti di Balai Kota. Kan luas, banyak ruangan yang tidak terpakai. Cukup satu ruangan saja dulu yang dijadikan daycare,” ujar Umiyati, Kamis (26/06).
Ia menekankan bahwa sebelum membangun gedung baru untuk daycare, Pemkot perlu mengukur efektivitas dan kebutuhan riil di lapangan. Menurutnya, pemanfaatan ruangan yang sudah ada akan jauh lebih efisien dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh ASN, khususnya para ibu bekerja yang membawa balita.
“Jangan sampai nanti kita keluarkan biaya dari APBD untuk bangun gedung baru, ternyata tidak efektif dan bangunannya terbengkalai. Lebih baik kita coba dulu, manfaatkan ruang kantor pelayanan yang dekat dengan aktivitas kerja,” katanya.
Menurut Umiyati, konsep daycare yang menyatu dengan ruang kantor juga memungkinkan para ibu tetap terhubung dengan anak-anaknya sepanjang jam kerja. Ini diyakini akan meningkatkan kenyamanan dan produktivitas ASN perempuan yang selama ini harus membagi perhatian antara pekerjaan dan pengasuhan anak.
“Bayangkan kalau ada satu ruangan khusus daycare dekat dengan tempat kerja, si ibu bisa nengok anaknya sewaktu-waktu. Hubungan emosional tetap terjaga, dan ini sangat penting untuk ibu bekerja,” tambahnya.
