Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, Andi Eka Prasetya (dok. Ist)KabarMakassar.com — Pemerintah pusat menargetkan 50 persen dari total 3.059 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Sulawesi Selatan beroperasi penuh pada etape kedua program hingga Desember 2025 atau akhir tahun ini
Target ini ditegaskan Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, Andi Eka Prasetya, usai mendampingi kunjungan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi, di Sulsel, pada Selasa (23/09/2024).
Eka menjelaskan, program Koperasi Merah Putih merupakan kolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, yang melibatkan satgas nasional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Setiap tahapan memiliki timeline kegiatan, termasuk fasilitasi pendampingan, edukasi SDM perkoperasian, serta monitoring dan evaluasi setelah peluncuran bersama Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.
“Sekarang ini kami ditarget 50 persen dari 3.059 ini memastikan operasionalnya. Etape kedua ini tentunya juga ada timeline kegiatan. Salah satunya adalah fasilitasi pendampingan, edukasi SDM perkoperasian, kemudian ada monitoring dan evaluasi setelah launching kemarin bersama Pak Prabowo,” jelas Eka.
Dia menekankan seluruh satgas dan mitra terkait seperti Himbara, Pertamina, maupun Bulog diminta berkonsentrasi pada percepatan operasionalisasi.
Kunjungan Kementerian Koperasi dan UKM yang diwakili Sekretaris Menteri juga dimaksudkan untuk mengevaluasi perkembangan di lapangan.
“Kunjungan Pak Menteri yang diwakili Pak Sesmen ini tentunya salah satunya kunjungan untuk, selain berkoordinasi dari tim satgas maupun mitra, juga mengevaluasi, melihat perkembangan, juga salah satunya tadi yang dilihat di sana tadi kan pelatihan, edukasi, dan sosialisasi,” ungkapnya.
Eka menjelaskan, tingkat operasionalisasi koperasi bervariasi di tiap daerah. Ada yang sudah bergerak di berbagai bidang usaha, sementara lainnya belum menjalankan sektor tertentu seperti penyaluran LPG atau beras.
“Kalau beroperasi, yah, bervariasi. Mungkin ada di suatu tempat KDKMP ini belum beroperasi penyaluran LPG misalnya atau beras. Tapi di sisi lain juga sudah ada beberapa KDKMP ini telah beroperasi, kan banyak bidang usaha yang dia jalankan,” tuturnya.
Dia menambahkan, edukasi, pendampingan, hingga bimbingan teknis akan terus digelar sepanjang September–Oktober, termasuk pelatihan penyusunan proposal bisnis untuk pengajuan pembiayaan ke Himbara.
“Insyallah di bulan September ini atau Oktober, timeline-nya ada kegiatan edukasi, pendampingan, bimtek, bagaimana menyusun proposal bisnis untuk pengajuan Himbara misalnya. Bagaimana tentang pengelolaan perkoperasian,” jelas Eka.
Untuk memperkuat langkah tersebut, Kementerian Koperasi juga telah merekrut tenaga pendamping koperasi. Kehadiran tenaga ini diharapkan mampu membantu koperasi dalam menyusun rencana bisnis dan mempercepat operasionalisasi.
“Kementerian Koperasi juga telah merekrut tenaga pendamping koperasi. Ini semua bentuk dari satgas nasional pemerintah pusat untuk bagaimana ada pendampingan dan kolaborasi terjalin sehingga semua perkoperasian tentunya sudah berjalan,” ujar Eka.
Mengenai batas waktu target, Eka memastikan pemerintah pusat telah menetapkannya dengan jelas. Etape kedua dengan batas waktu Desember 2025 harus menuntaskan 50 persen koperasi, sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.
“Ini sudah masuk etape kedua. Setelah etape kedua, mungkin nanti dilanjut lagi dengan sisanya sehingga sebagai target itu di Desember ya, itu sudah sepenuhnya beroperasi,” pungkas Eka.
