Ketua Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yeni Rahman, Ist.
KabarMakassar.com — Ketua Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yeni Rahman, mengungkapkan temuan-temuan krusial terkait pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2024.
Hal tersebut disampaikan Yeni saat rapat menyampaikan, rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel akhir Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan dalam sidang paripurna, Jumat (16/05).
Yeni menyampaikan sejumlah rekomendasi tajam sebagai respons atas rendahnya efisiensi, lemahnya perencanaan, dan buruknya tata kelola di dinas teknis tersebut.
Salah satu temuan paling mencolok adalah proyek pembangunan jalan senilai Rp213 miliar untuk target sepanjang 9,1 kilometer. DPRD menilai nilai proyek itu tidak proporsional secara teknis, dan mencerminkan ketidakakuratan dalam perencanaan serta penyajian data indikator kinerja.
Politisi PKS itu menyebut bahwa data existing condition memperlihatkan adanya pembengkakan anggaran tanpa justifikasi yang memadai.
“Bagaimana bisa anggaran sebesar itu hanya menghasilkan 9,1 kilometer? Ini mengindikasikan kegagalan dalam manajemen teknis dan keuangan. DPRD tidak bisa tinggal diam,” tegas Yeni.
Lebih jauh, DPRD juga menyoroti masih adanya sisa utang kegiatan fisik yang berasal dari tahun-tahun anggaran sebelumnya, mulai dari 2021 hingga 2023. Meski Dinas Bina Marga mengklaim telah membayar sekitar Rp271 miliar dari total utang Rp368 miliar, ternyata masih tersisa Rp95 miliar pada 2024. Dari jumlah tersebut, Rp86 miliar belum tercatat sebagai utang lancar dan masih dalam proses mediasi, yang berpotensi menimbulkan denda keterlambatan serta mencederai kepercayaan penyedia jasa konstruksi terhadap pemerintah provinsi.
“Dinas ini perlu mawas diri. Utang menumpuk, proyek mangkrak, dan penyedia jasa kecewa. Ini bisa berdampak domino bagi kelangsungan pembangunan,” tambah Yeni.
Faktor penghambat proyek tak berhenti sampai di situ. DPRD menemukan bahwa setiap tahun pelaksanaan proyek infrastruktur selalu terganggu oleh proses tender yang lambat, keterlambatan pengadaan material, hingga kendala cuaca. Anehnya, hambatan yang sifatnya berulang ini tidak pernah diantisipasi secara sistematis oleh pihak dinas.
Yeni juga menilai, penyusunan anggaran Dinas Bina Marga cenderung bersifat parsial dan tidak mempertimbangkan kesinambungan proyek multiyears. Hal ini mencerminkan kelemahan dalam perencanaan baik secara teknis maupun fiskal, yang pada akhirnya berdampak pada pemborosan APBD dan kualitas infrastruktur yang rendah.
“Anggaran dibelanjakan seolah-olah tanpa rencana jangka panjang. Ini sangat merugikan publik,” ujar politisi perempuan itu.
Menanggapi hal ini, DPRD mengeluarkan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, Dinas Bina Marga diminta menyusun perencanaan teknis yang lebih matang dan menyertakan analisis kebutuhan serta beban utang secara komprehensif. Kedua, dinas ini tidak boleh menganggarkan proyek fisik baru jika utang kegiatan tahun sebelumnya belum diselesaikan.
Ketiga, DPRD juga menekankan pentingnya pelaksanaan proyek sejak awal tahun anggaran, lengkap dengan pemetaan risiko cuaca dan penguatan supervisi lapangan. Hal ini bertujuan untuk menghindari keterlambatan yang kerap terjadi.
Selain itu, DPRD mendorong dilakukannya audit teknis dan administratif atas proyek-proyek yang nilai realisasinya tidak sebanding dengan output-nya. Audit ini penting untuk mencegah pemborosan serupa di masa depan.
Tidak kalah penting, DPRD menuntut adanya penertiban dalam penyajian data teknis, seperti panjang jalan, volume pekerjaan, serta lokasi kegiatan. Laporan tahunan Dinas Bina Marga juga diminta menyertakan informasi kerusakan jalan berdasarkan tingkat keparahan, sebagai dasar pengambilan kebijakan pemeliharaan jalan provinsi yang lebih akurat dan terukur.
Dengan temuan dan rekomendasi ini, DPRD berharap perbaikan kinerja di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi bukan hanya menjadi wacana, tetapi langkah konkret untuk memastikan anggaran publik benar-benar digunakan demi kepentingan rakyat.
“Ini bukan sekadar catatan kritik, tapi seruan perubahan. Kalau masih diabaikan, kami akan ambil langkah pengawasan yang lebih ketat,” tutup Yeni Rahman.
