Kantor Balaikota Makassar, (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar menyoroti sejumlah isu fundamental dalam pemandangan akhir terhadap jawaban Wali Kota Makassar atas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Juru Bicara Fraksi PKB, Imam Musakkar, menegaskan bahwa pemerintah perlu menghadirkan indikator capaian yang lebih terukur, terutama pada sektor kesehatan yang dinilai masih membutuhkan kejelasan dalam implementasinya.
Imam menyampaikan bahwa jawaban Wali Kota memang memberikan gambaran umum tentang rencana perbaikan layanan pendidikan, namun belum menggambarkan secara detail pemerataan fasilitas pendidikan, khususnya di kawasan padat penduduk.
“Kami melihat perbaikan pendidikan masih belum disertai dengan peta pemerataan fasilitas. Padahal ketimpangan sarana antarkawasan masih nyata dirasakan warga,” ujarnya, Minggu (30/11).
Ia menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan kapasitas tenaga pendidik, serta penyediaan ruang belajar yang aman bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Menurutnya, pendidikan adalah fondasi pembangunan kota.
“Jika fondasinya rapuh, maka seluruh sektor lain akan tumbuh pincang,” tegasnya.
Pada sektor kesehatan, Fraksi PKB menilai pemerintah belum menampilkan arah operasional yang jelas dalam perluasan layanan kesehatan primer maupun perlindungan kesehatan bagi pekerja rentan. Imam juga menilai pemerintah harus memastikan biaya pengobatan bagi keluarga miskin dan lansia dapat ditekan melalui skema yang terukur.
“Kami meminta agar APBD 2026 memuat indikator capaian yang jelas. Pelayanan kesehatan tidak cukup hanya tersedia, tetapi harus benar-benar dapat dijangkau oleh seluruh warga,” katanya.
Sementara itu, terkait infrastruktur dasar terutama drainase dan sanitasi lingkungan, Fraksi PKB kembali menegaskan bahwa isu ini merupakan aspirasi prioritas masyarakat dan menjadi kebutuhan paling mendesak.
Imam mengatakan bahwa jawaban Wali Kota memang mengakui pentingnya penanganan banjir dan perbaikan sanitasi, namun implementasinya harus disertai dengan elemen teknis yang dapat dipantau publik.
“Kami membutuhkan peta titik genangan yang jelas, skala kebutuhan pembangunan saluran primer, sekunder, hingga tersier, serta besaran anggaran yang dialokasikan secara spesifik. Timeline pengerjaan juga harus dibuka agar bisa diawasi publik,” paparnya.
Ia memperingatkan bahwa persoalan banjir dan sanitasi bukan sekadar urusan teknis, melainkan menyangkut martabat warga.
“Ketika infrastruktur dasar diabaikan, aktivitas ekonomi terganggu, kesehatan lingkungan menurun, dan kualitas hidup warga ikut terancam,” ucapnya.
Imam menutup pemandangan akhir dengan dorongan kuat agar pemerintah kota memprioritaskan revitalisasi jaringan drainase di kawasan padat penduduk dan rawan banjir, memperluas pembangunan sanitasi layak secara merata, serta memperkuat kembali peran RT/RW dalam gotong royong menjaga lingkungan.
“Kami berharap kebijakan dan penganggaran 2026 benar-benar menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
