Suasana Usai Banjir Bandang Sumatera (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera dua hari lalu memicu perhatian serius dari Anggota Komisi IV DPR RI, drh. Slamet.
Ia menilai bencana tersebut bukan sekadar akibat cuaca ekstrem, tetapi terutama dipicu oleh lemahnya tata kelola hutan serta penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan.
Slamet menyampaikan keprihatinan mendalam atas korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan. Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan pembenahan struktural terhadap pengelolaan kawasan hutan maupun perkebunan yang selama ini dinilai longgar dan tidak berbasis mitigasi risiko bencana.
“Hujan ekstrem memang menjadi pemicu, tetapi akar masalahnya adalah kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas tutupan hutan. Pemerintah harus serius memperbaiki tata kelola hutan dan memastikan setiap aktivitas perkebunan mengikuti prinsip keberlanjutan,” kata Slamet, Minggu (30/11).
Ia mengungkapkan bahwa banyak kawasan hulu di Sumatera mengalami degradasi parah akibat pembukaan hutan, ekspansi perkebunan, serta alih fungsi lahan tanpa kajian risiko. Kondisi ini melemahkan kemampuan ekosistem dalam menyerap air hujan dan menyebabkan aliran air langsung meluncur ke permukiman penduduk.
Slamet juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap izin usaha perkebunan, terutama yang berada di sekitar kawasan lindung dan lereng rawan longsor. Ia meminta pemerintah memperkuat program restorasi daerah aliran sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan menggunakan spesies lokal yang mampu memperbaiki struktur tanah dan memperkuat daya dukung ekologis.
“Daerah hulu adalah benteng ekologis. Tanpa perlindungan yang kuat, masyarakat di hilir akan selalu menjadi korban. Pemerintah pusat dan daerah harus mempercepat pemulihan kawasan yang rusak dan mengembalikan fungsi ekologis hutan,” tambahnya.
Selain aspek ekologis, legislator tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem Sumatera. Ia mendorong penerapan standar keberlanjutan dalam perkebunan sawit, kopi, dan kakao, serta penguatan peran masyarakat lokal dalam pengawasan lingkungan untuk memastikan kegiatan ekonomi tidak merusak keseimbangan alam.
Menurutnya, bencana ini harus menjadi momentum untuk membangun tata kelola hutan yang lebih tegas dan responsif terhadap risiko bencana, mengingat pola cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi.
“Banjir bandang ini adalah peringatan keras. Pemerintah harus memperketat pengawasan, memperbaiki tata ruang berbasis risiko, dan memastikan bahwa kegiatan usaha tidak merusak daya dukung lingkungan. Kita tidak boleh terus mengulang kesalahan yang sama,” tegas Slamet.
Ia menekankan bahwa tanpa perubahan kebijakan dan pengawasan yang lebih ketat, wilayah-wilayah rawan bencana di Sumatera akan menghadapi ancaman serupa di masa mendatang.
