Wali kota Makassar Munafri Arifuddin, (Dok: Sinta Kabar Makassar).
KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar terus mendorong percepatan pembangunan Jembatan Barombong sebagai solusi strategis untuk mengatasi kemacetan dan membuka konektivitas antarwilayah.
Dalam pertemuan strategis yang digelar Jumat (18/07), Wali Kota Munafri Arifuddin menerima jajaran manajemen PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) guna membahas skema percepatan proyek tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota itu juga dihadiri Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, Sekda Andi Zulkufly Nanda, dan sejumlah kepala dinas terkait, termasuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Penataan Ruang, dan Dinas Pertanahan Kota Makassar.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah percepatan pembangunan Jembatan Barombong yang akan menghubungkan wilayah Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar. Proyek ini telah lama dirancang sebagai jalur alternatif yang dapat mengurai kemacetan di selatan Makassar dan membuka akses kawasan pesisir Barombong yang tengah berkembang.
“Pembangunan jembatan ini memang bukan proyek langsung Pemkot, karena kewenangannya ada di Pemerintah Provinsi. Tapi kami berkomitmen penuh untuk mendukung dengan menyelesaikan pembebasan lahan. Itu yang sekarang kami dorong,” tegas Appi nama karibnya.
Ia mengungkapkan, Pemkot Makassar telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Sulawesi Selatan dan instansi teknis terkait agar proyek ini tidak mandek akibat persoalan lahan. Menurutnya, kejelasan status kepemilikan lahan di kedua sisi jembatan menjadi krusial agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan hukum di kemudian hari.
“Kami sudah bicara dengan Pak Gubernur. Tapi sebelum masuk tahap fisik, semua harus jelas dulu. Lahan di sisi kiri-kanan jembatan siapa yang punya? Kalau belum jelas, proyek bisa tertunda. Kami siap fasilitasi pembebasan, tapi semua pihak harus terbuka,” ujar Appi.
Dalam hal ini, peran PT GMTD sebagai salah satu pengelola lahan di kawasan Barombong dinilai penting. Munafri meminta GMTD untuk duduk bersama mencari solusi bersama pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pembebasan lahan, termasuk mendukung percepatan verifikasi dan legalitas tanah yang terdampak.
“Kalau semua saling menunggu, kita akan berhenti di titik yang sama. Saya sudah minta supaya kita sama-sama ambil bagian dalam pembebasan lahan. Semakin cepat tuntas, semakin cepat Pemprov bisa bangun jembatannya,” tambahnya.
Appi juga menegaskan bahwa Pemkot membuka ruang investasi selebar-lebarnya, namun dengan catatan semua pihak harus patuh pada prosedur dan regulasi yang berlaku. Menurutnya, investasi hanya akan tumbuh bila didukung kepastian hukum, transparansi, dan tata kelola yang bersih.
“Kami tidak ingin ada investor yang merasa terbebani atau dipersulit. Sistem kita sudah satu pintu. Tapi kami juga tidak ingin ada yang bermain-main di luar jalur resmi. Kita ingin semua proses cepat, efisien, dan akuntabel,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Cleaning PT GMTD, Zainal Abidin, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah merancang sejumlah proyek strategis di kawasan Barombong dan siap mendukung rencana percepatan pembangunan jembatan. Ia menyebutkan bahwa laporan teknis dan koordinasi proyek masih berada di tingkat Pemerintah Provinsi, namun GMTD optimis seluruh rencana akan terintegrasi dalam sistem pembangunan kota.
“Kami sudah siapkan sejumlah rencana dan akan dipaparkan langsung oleh Pak Wali Kota untuk mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk Pemprov. Intinya kami siap mendukung pembangunan kawasan ini,” jelas Zainal.
Pembangunan Jembatan Barombong sendiri diproyeksikan menjadi infrastruktur penghubung vital yang tak hanya membuka aksesibilitas wilayah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir selatan Makassar. Dukungan lintas sektor dan kepastian hukum atas lahan menjadi kunci utama realisasi proyek tersebut.
