Menko PM Muhaimin Iskandar saat membagikan sembako di Taman Pakui Sayang (dok. Syamsi/KabarMakassar)KabarMakassar.com — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, menegaskan tiga arah besar strategi pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan nasional.
Hal itu dia sampaikan saat menghadiri pembagian bantuan sembako yang diinisiasi oleh DPC PKB Kota Makassar, di Taman Pakui Sayang, Kota Makassar, Rabu (03/12).
Pada kesempatan itu, Muhaimin menekankan bahwa program yang dijalankan pemerintah mesti langsung dirasakan oleh keluarga rentan di perkotaan.
Dia memaparkan bahwa arah pertama penanggulangan kemiskinan adalah meringankan beban keluarga, terutama melalui akses layanan dasar dan bantuan yang tepat sasaran. Muhaimin menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menopang kebutuhan mendesak masyarakat yang rentan.
“Meringankan beban keluarga melalui jaminan layanan dasar (kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial yang tepat sasaran), dan pembagian sembako seperti yang dilakukan saat ini,” katanya.
Arah kedua, sebutnya, adalah upaya peningkatan penghasilan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Menurutnya, pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan, dan akses permodalan merupakan kunci untuk membuat masyarakat makin produktif.
“Menumbuhkan penghasilan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal, seperti UMKM, sektor informal, pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan peluang kerja,” ucap Muhaimin.
Arah ketiga, lanjut dia, yakni menekankan penanganan kantong-kantong kemiskinan melalui intervensi berbasis wilayah. Muhaimin menilai bahwa kawasan padat penduduk dan permukiman kumuh membutuhkan penanganan yang lebih spesifik agar hasilnya lebih efektif.
“Penurunan kantong-kantong kemiskinan dengan intervensi spasial dan wilayah spesifik (kampung padat penduduk, permukiman kumuh, kawasan padat informal),” jelasnya.
Lebih jauh, Muhaimin juga menyampaikan apresiasi terhadap DPC PKB Kota Makassar yang dinilai memiliki semangat kebersamaan yang kuat. Dia menyebut bahwa kekuatan sosial tersebut menjadi modal penting dalam menjaga ketahanan masyarakat.
Muhaimin menekankan bahwa nilai gotong royong merupakan kekuatan historis bangsa Indonesia. Kata dia, semangat itu selalu menjadi pelindung masyarakat dari berbagai bentuk krisis.
“Apresiasi kepada DPC PKB Kota Makassar yang menunjukkan semangat solidaritas serta gotong royong yang kuat. Nilai gotong royong inilah yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia dari masa ke masa, kekuatan yang membuat kita mampu bertahan menghadapi berbagai krisis,” tegasnya.
Dia menegaskan bahwa pemerintah pusat kini memberi mandat besar kepada Kemenko PM dalam koordinasi penanggulangan kemiskinan. Muhaimin menekankan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden.
Target besar yang hendak dicapai pemerintah dalam beberapa tahun 2026 adalah nol persen kemiskinan ekstrem dan penurunan kemiskinan menjadi 5 persen. Pemerintah disebutnya sudah menyusun rencana yang terukur dan ambisius.
Muhaimin juga menekankan bahwa penanganan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama. Dia mengingatkan bahwa seluruh pihak perlu terlibat aktif, tidak hanya pemerintah.
“Ini adalah perjuangan bersama. Tidak hanya tugas pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh masyarakat,” tegasnya.
Muhaimin turut menyoroti kondisi Makassar yang meski mencatat tingkat kemiskinan rendah, tetap memiliki kelompok masyarakat dengan kerentanan tinggi. Urbanisasi dan sektor informal membuat masyarakat rentan membutuhkan perhatian serius.
“Meskipun persentase kemiskinan di Makassar tergolong rendah kondisi miskin tetap nyata dan membutuhkan perhatian terutama karena karakteristik masyarakat perkotaan dengan kerentanan sektor informal, urbanisasi, dan disparitas sosial-ekonomi,” katanya.
Muhaimin menutup arahannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal. Dia menilai pekerja informal, UMKM, dan anak muda harus menjadi bagian utama pembangunan kota.
Dia juga mengingatkan bahwa penggunaan anggaran negara harus berdampak langsung pada kapasitas masyarakat. Penguatan produktivitas disebut menjadi orientasi utama pemerintah.
“Harapan kita bersama, setiap rupiah APBN dan APBD benar-benar digunakan untuk menumbuhkan produktivitas, memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu berdikari,” pungkasnya.
