Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda (Dok: KabarMakassar).KabarMakassar.com – Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tengah mengebut proses pengisian ratusan jabatan eselon III dan IV yang lowong.
Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) kini sedang melakukan penginputan data lewat aplikasi Integrasi Mutasi (I-Mut) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Teman-teman dari BKD sementara melakukan penginputan nama-nama. Setelah itu, kita tunggu rekomendasi dari BKN. Kalau dinyatakan lengkap dan benar, baru bisa diproses ke tahap pelantikan,” ujarnya di Media Center (MC) Balaikota Makassar, Jumat (26/09).
Zulkifly menegaskan, seluruh posisi lowong maupun jabatan yang mengalami pergeseran akan dimasukkan ke dalam sistem BKN untuk kemudian dikurasi. Aspek pangkat, rekam jejak, dan penilaian kinerja akan menjadi tolok ukur.
“BKN akan menilai apakah yang diusulkan memenuhi syarat. Jadi satu jabatan hanya diisi satu nama. Kalau sudah sesuai, mereka akan keluarkan rekomendasi,” jelas Zulkifly.
Meski begitu, ia memastikan tidak ada pejabat yang akan ‘non job’ dalam rotasi kali ini. “Arahan Pak Wali jelas, jangan sampai ada non job. Ini kita buat soft, tidak ada yang tiba-tiba dicabut tanpa jabatan. Kalau pun ada evaluasi, tetap sesuai aturan dan bertahap,” tegasnya.
Mengenai teknis pelantikan, Sekda menyebut keputusan ada di tangan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
“Apakah serentak atau dicicil, semua tergantung beliau. Bisa saja 10 orang dulu, bisa juga sekaligus. Yang jelas, begitu rekomendasi BKN turun, kita siap,” ujarnya.
Proses seleksi ini disebut cukup memakan waktu lantaran Wali Kota ingin benar-benar memastikan pejabat yang dipilih sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
“Pak Wali melihat langsung data di aplikasi, mulai dari nama, foto, hingga rekam jejak ASN. Jadi memang seleksinya betul-betul matang,” tambahnya.
Jika sesuai rencana, pelantikan pejabat baru bisa dilakukan pada Oktober 2025 mendatang. Fokus utama pengisian tetap pada jabatan pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan, agar roda pemerintahan tidak tersendat, termasuk dalam pengelolaan dana kelurahan yang butuh percepatan.
“Yang paling urgen tentu posisi di kelurahan dan kecamatan. Jangan sampai pelayanan ke masyarakat terhambat karena jabatan definitifnya kosong,” pungkas Sekda Makassar.
Diketahui, ada 440 jabatan eselon III dan IV yang harus segera diisi. Dari jumlah itu, 16 posisi kepala bidang, delapan sekretaris dinas, satu wakil direktur RSUD, serta ratusan jabatan eselon IV lainnya. Termasuk pula jabatan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
