Optimalkan ETP Pajak Daerah, Bapenda Hadiri Asistensi

KabarMakassar.com — Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, menghadiri kegiatan Asistensi Penerapan Transaksi Non Tunai atau Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) atas Penerimaan Daerah. Acara ini digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI, di Orchard Hotel, Jakarta, pada Selasa (28/10).

Kegiatan ini dibuka oleh Dr. Hendriwan, M.Si., Direktur Pendapatan Daerah, yang menegaskan pentingnya implementasi ETP bagi seluruh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia.

Menurutnya, penerapan transaksi non tunai diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta berkontribusi signifikan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) harus terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga PAD dapat dioptimalkan melalui elektronifikasi transaksi,” ujar Hendriwan.

Kepala Bapenda Makassar, Firman Hamid Pagarra, menyampaikan bahwa asistensi ETP menjadi langkah penting dalam mencapai target pendapatan pajak daerah. Melalui kolaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah, ia berharap proses penerimaan pajak dapat berjalan lebih efektif dan transparan.

“Perluasan transaksi non tunai untuk pendapatan pajak daerah dan retribusi memberikan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah Kota Makassar, melalui Bapenda, telah menerapkan aplikasi PAKINTA (Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi) sejak tahun 2022 sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan layanan publik sekaligus mendorong kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak,” tutur Firman.

Firman juga menegaskan bahwa penerapan PAKINTA merupakan upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah Kota Makassar, mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak.

Asistensi ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan di berbagai daerah, sehingga elektronifikasi transaksi dan digitalisasi pendapatan dapat terus berkembang. Kegiatan ini juga bertujuan mendorong peningkatan PAD secara nasional di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, sebagai langkah strategis dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Navigasi pos